JABAR EKSPRES – Di tengah berbagai dinamika yang mewarnai proses pelaksanaannya, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahap I di Jawa Barat resmi rampung.
Para calon siswa yang dinyatakan lolos nantinya diwajibkan mengikuti proses daftar ulang.
SPMB Tahap I telah selesai dilaksanakan pada 19 Juni 2026.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, ratusan ribu siswa kini telah terpetakan ke sekolah pilihan masing-masing dan tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi yang akan diumumkan pada 25 Juni mendatang.
Baca Juga:Satpol PP Tertibkan PKL di Depan Masjid Besar Singaparna, Trotoar Disterilkan untuk Proyek PerbaikanSudah ke Jakarta Fair? Jangan Lewatkan Produk UMKM Lokal di Bright Store by Pertamina
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa setelah pengumuman, proses bagi calon siswa baru belum sepenuhnya selesai. Mereka masih harus menjalani tahapan daftar ulang di sekolah tujuan.
“Nanti berlangsung pada 26 dan 29 Juni,” ujarnya, Sabtu (20/6).
Purwanto menambahkan, Disdik Jabar terus mengoptimalkan pemanfaatan kuota yang tersedia agar hak pendidikan seluruh anak di Jawa Barat dapat terpenuhi.
“Bagi calon murid baru yang belum terpetakan, tidak perlu khawatir karena kesempatan masih terbuka melalui SPMB Tahap II,” katanya.
Sesuai jadwal, SPMB Tahap II akan dilaksanakan pada 30 Juni serta 1, 2, 3, dan 6 Juli 2026.
Tahapan ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa yang belum memperoleh sekolah pada tahap sebelumnya.
“Masih ada kesempatan,” tambahnya.
Menurut Purwanto, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari kapasitas sekolah negeri saat ini belum mampu menampung seluruh lulusan SMP dan MTs di wilayah Jawa Barat.
Karena itu, Pemprov Jabar terus memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta sebagai upaya memastikan seluruh anak tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Baca Juga:Hadapi Musim Kemarau, Pemkab Bogor Normalisasi Irigasi untuk Selamatkan 800 Hektare SawahCungkil Kaca Dapur, Maling Gondol Uang dan Tablet Kasir Kafe di Cibinong
Namun di sisi lain, Komisi V DPRD Jawa Barat menilai program kerja sama tersebut belum memiliki alokasi anggaran dalam APBD.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, pada Kamis (18/6).
Ia menjelaskan, rencana kerja sama dengan sekolah swasta tersebut cukup mengejutkan karena belum pernah dibahas sebelumnya, termasuk dengan pihak legislatif di Komisi V.
“Sepengetahuan kami, sejak awal tidak ada rencana kerja sama tersebut,” tegasnya.
Selain menyoroti kebijakan yang dinilai muncul di luar perencanaan awal, Untung juga menyinggung soal pembiayaan program kerja sama dengan sekolah swasta tersebut.