Jabar Ekspres – PKB Kabupaten Bandung Barat mendorong evaluasi alokasi kursi DPRD Jawa Barat karena dinilai tidak lagi mencerminkan jumlah penduduk KBB yang terus bertambah.
Saat ini, Kabupaten Bandung Barat dihuni hampir 1,9 juta jiwa dan hanya diwakili empat anggota DPRD Jawa Barat. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan besarnya populasi serta kebutuhan representasi masyarakat di tingkat provinsi.
Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi, menilai keterbatasan jumlah kursi berpotensi mengurangi ruang perjuangan aspirasi masyarakat Bandung Barat di DPRD Jawa Barat.
Baca Juga:KURDA Nol Persen Sasar Semua Desa, Warga yang Ingin Jualan Cilok pun Bisa Dapat ModalOperasi Patuh Lodaya 2026 Segera Dimulai, Pelat Nomor ‘Nyeleneh’ Sasaran Utama Tilang Elektronik
“Bandung Barat mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Sudah saatnya alokasi kursi DPRD Jawa Barat ditinjau kembali agar keterwakilan masyarakat lebih proporsional,” kata Asep Dedi, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, pembahasan mengenai daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi legislatif tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemilu, tetapi juga menyangkut kualitas representasi masyarakat di lembaga legislatif.
Karena itu, ia menilai evaluasi terhadap komposisi dapil perlu dilakukan agar distribusi kursi lebih mencerminkan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah.
“Persoalan dapil dan jumlah kursi bukan hanya urusan pemilu, tetapi berkaitan langsung dengan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Kang Asded sapaannya mencontohkan Kabupaten Cianjur yang memiliki jumlah penduduk tidak jauh berbeda dengan Bandung Barat, namun mendapatkan alokasi kursi lebih banyak di DPRD Jawa Barat.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya disparitas keterwakilan yang perlu dikaji kembali oleh penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan.
“Daerah dengan jumlah penduduk besar seharusnya memiliki keterwakilan yang seimbang. Prinsip keadilan dalam penataan dapil perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Baca Juga:Trotoar hingga Bahu Jalan Dikuasai PKL, Pemkab Segera Tata Singaparna yang SemrawutKampung Naga Ditutup Tiga Bulan, Sejumlah Destinasi Alternatif Bisa Jadi Pilihan
Ia berharap aspirasi masyarakat Bandung Barat terkait penambahan alokasi kursi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi penataan dapil dan distribusi kursi legislatif pada periode mendatang.
“Kami berharap aspirasi masyarakat Bandung Barat terkait keterwakilan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi di tingkat yang lebih tinggi,” tuturnya.
Selain berdampak pada penyaluran aspirasi warga, keterbatasan kursi juga dinilai membuat potensi representasi politik masyarakat Bandung Barat belum sepenuhnya terakomodasi di tingkat provinsi.