JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Banjar menyampaikan sejumlah usulan dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Indragiri Hilir.
Wali Kota Banjar Sudarsono mengungkapkan, usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Banjar sebelumnya terkendala luas lahan yang hanya 4,5 hektare. Pemerintah Kota Banjar kemudian memindahkan lokasi ke Kecamatan Pataruman dengan lahan baru seluas 6,6 hektare yang merupakan milik pemerintah kota.
“Alhamdulillah sekarang lahannya kami pindahkan. Yang awalnya 4,5 hektare, sekarang menjadi 6,6 hektare di Kecamatan Pataruman. Dokumen sudah lengkap dan siap,” ujar Sudarsono, Minggu (19/7/2026).
Baca Juga:Rumah Milik Lansia di Cibalanarik Ludes Terbakar, Diduga Akibat Korsleting ListrikBentuk Karakter Anak Lewat Sepak Bola, McDonald’s Indonesia Gelar Football Clinic bersama Coach Indra Sjafri
Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman, membenarkan bahwa dokumen lokasi baru tersebut telah diterima. “Kota Banjar baru saya terima dokumen yang baru, Pak. Karena yang kemarin lahannya 4,5 hektare. Yang baru ini 6,6 hektare milik Pemkot. Nanti akan kami tindaklanjuti,” kata Herman dikutip dari berbagai sumber.
Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah Kota Banjar juga menyampaikan kebutuhan penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi keluarga penerima manfaat. Ketua Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah (TAPPD) Kota Banjar, Bintang, mengatakan pemerintah daerah ingin memperluas intervensi produktif agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Menurut Bintang, penurunan angka kemiskinan di Banjar selama ini ditopang oleh kombinasi bantuan sosial, pelatihan, dan program pemberdayaan. Karena itu, Kota Banjar mengusulkan penambahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sekaligus intervensi PPSE bagi warga yang masih produktif.
“Kami ingin bantuan itu tidak berhenti pada bansos. Kami ingin kompetensinya terus naik dan memberi efek pada penurunan pengangguran terbuka,” ujar Bintang.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Banjar didampingi langsung oleh Ketua TAPPD Kota Banjar. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono didampingi oleh jajaran Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan serta perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program prioritas nasional yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kementerian Sosial menargetkan jumlah siswa program ini meningkat hingga lebih dari 40.000 siswa pada 2026. (CEP)