JABAR EKSPRES -Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Jawa Barat, menilai bahwa penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tergolong lebih rumit.
Kepala BMPS Jawa Barat Agus Sriyanta, menyebut bahwa penyelenggaraan SPMB kali ini dianggap lebih kacau dari tahun sebelumnya.
“(SPMB 2026) paling rumit, paling kacau. Tahun kemarin juga kacau, tapi tahun ini lebih kacau lagi,” katanya saat ditemui di kantornya, Rabu, (17/6).
Baca Juga:Berenang di Sungai, Siswa SD Ditemukan Tewas Tenggelam di Dramaga BogorPiala Dunia Sampai ke Pelosok Desa, Mapolsek Cipatujah Jadi Arena Nobar Warga
Selain lebih rumit dan kacau, Agus mengatakan hadirnya progam Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pada beberapa waktu lalu juga, kini dianggap telah memperaprah keadaan.
Progam yang dianggap akan menjadi solusi bagi sekolah swasta untuk menampung para calon siswa yang tidak diterima di negeri melalui SPMB, menurutnya tidak sesuai dengan harapan.
“Walaupun kami dari BMPS menyoroti kontribusi pemerintah menyangkut SSK ini, yaitu DSP (Dana Sumbangan Pendidikan) Rp 1,5 juta dan SPP Rp 100 ribu per bulan. Menurut hemat kami, ini sangat tidak relevan. Jadi uang Rp 100 ribu untuk SPP ini, untuk operasional sekolah swasta saja sangat tidak mencukupi,” ungkapnya.
Maka dari itu, Agus meminta kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar untuk segera mencari solusi agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.
Sebab secara logika, bantuan DSP sebesar Rp 1,5 juta dan SPP Rp 100 ribu melalui program SSK tersebut dinilai tidak masuk akal.
“Karena secara logika berpikir itu tidak masuk akal. Kami dari BMPS menolak dengan DSP Rp 1,5 juta dan SPP Rp 100 ribu, karena itu akan menurunkan kualitas pendidikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Agus menuturkan, dalam beberapa hari kedepan pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap progam SSK tersebut.
Baca Juga:TK Cendekia Permata Tanamkan Kemandirian dan Asah Karakter Anak Lewat Field Trip ke Villa KancilTunjangan Guru Naik, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Minta Guru Pastikan Data Dapodik Valid
“Kami akan lihat dalam beberapa hari ini, berapa mereka yang menyetujui dan berapa mereka yang finally mengundurkan diri. Karena jangan sampai sekolah swasta yang sudah terjepit ini dimanfaatkan. Mentang-mentang mungkin muridnya dikit, mereka dimanfaatkan, justru tambah tercekik mereka nanti,” pungkasnya.
Untuk diketahui, mengutip keterangan resmi Disdik Jabar, Pemprov Jawa Barat resmi menjalin MoU atau kerja sama dengan sekolah swasta (SKK) untuk menampung calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.