JABAR EKSPRES – Dugaan praktik rasuah yang menyeret Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi menjadi alarm keras bagi jajaran birokrasi.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi peringatan terakhir bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak main-main dengan anggaran rakyat.
Adhitia menyatakan, Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen penuh untuk menjaga marwah pembangunan agar tetap bersih dari praktik penyimpangan.
Baca Juga:Dugaan Korupsi di Disnaker Cimahi, Anggota DPRD Fitriani Silaban Minta Penegakan Hukum Tanpa Pandang BuluGandeng RT/RW hingga Pengurus Masjid, BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci Kejar Target ‘Universal Coverage’
Menurutnya, setiap program yang digulirkan pemerintah wajib berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan individu atau kelompok.
“Tujuan pembangunan daerah itu untuk memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Tidak boleh ada kejadian seperti ini lagi, khususnya di OPD yang bertugas menyukseskan program peningkatan keterampilan SDM,” tegas Adhitia, Kamis (23/4/2026).
Tunggu Proses Hukum
Terkait teknis perbaikan sistem dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam kasus tersebut, Adhitia mengaku masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwajib. Hingga saat ini, proses hukum masih sepenuhnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi.
“Belum saya dengar detailnya seperti apa. Kami menghormati proses yang sedang berjalan, kita tunggu sampai selesai,” tambahnya.
Evaluasi Total Birokrasi
Meski belum mengambil langkah teknis, Adhitia memastikan hasil akhir dari penanganan kasus ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kota Cimahi.
Ia menjanjikan adanya penguatan pengawasan internal serta perbaikan tata kelola anggaran yang lebih ketat.
Langkah ini diambil demi mewujudkan target birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel di mata masyarakat.
Baca Juga:Siapkan Masa Depan Atlet Mahasiswa , Campus League Musim 1 Resmi DiluncurkanTargetkan Kembalikan Kejayaan, Ini 4 Poin Strategis Ketua DPC PPP Cimah Baru Fitriani Angelina Silaban
Adhitia ingin memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Intinya, kami ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ke depan, pengawasan akan diperketat dan tidak boleh ada lagi kejadian serupa yang mencederai kepercayaan warga,” pungkasnya. (mong/ziz)
Poin Utama:
Komitmen: Pemkot Cimahi mendukung pembersihan birokrasi dari korupsi.Fokus : Program SDM di Disnaker harus transparan dan bebas kepentingan.Sikap : Menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Kejari Cimahi.Tindakan : Menjadikan kasus ini bahan evaluasi besar-besaran untuk seluruh OPD.