Jabar Ekspres – Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat merespon keras terkait rencana kerja sama sekolah swasta yang akan dilakukan Pemprov. Menurutnya, sekolah swasta belum diajak komunikasi terkait program yang diupayakan menampung siswa yang tidak diterima dalam SPMB 2026 tersebut.
Kerja sama sekolah swasta merupakan salah satu Langkah yang akan diambil Pemprov Jabar menyikapi hasil PCMB. Data menyebutkan bahwa banyak siswa yang bakal tak tertampung sekolah negeri. Makanya akan diarahkan ke sejumlah sekolah swasta. Bentuknya kerja sama, dengan salah satu fasilitasnya aka ada subsidi dari pemerintah terkait pembiayaan.
Wacana telah bergulir. Tapi nampaknya komunikasi dengan pihak sekolah swasta masih belum berjalan mulus. Hal itu diungkapkan Ketua FKSS Jawa Barat Ade D. Hendriana.
Baca Juga:Nonton Piala Dunia 2026 Makin Mudah, Telkomsel dan TVRI Hadirkan Akses 104 Laga hingga Paket Mulai Rp25 RibuDana Haji Rp180 Triliun Dikelola BPKH, Revisi UU Dinilai Perkuat Tata Kelola dan Tingkatkan Manfaat
Ia menuturkan, ide dari Gubernur Adalah menggratiskan SMA SMK Swasta dengan pola kerja sama. “Sekilas, gagasan ini terdengar sangat baik dan tentu disambut positif oleh masyarakat yang selama ini menginginkan akses pendidikan yang lebih terjangkau. Namun dibalik niat baik tersebut masih ada beberapa yang belum jelas,” katanya, Sabtu (13/6) petang.
Ade melanjutkan, sebagai pengelola sekolah swasta pihaknya justru melihat bahwa persoalan utama bukan pada setuju atau tidak setuju tapi lebih ke persoalan teknis yang belum matang. “Ini kejelasan konsep, mekanisme, dan kesiapan implementasinya mau seperti apa masih belum matang,” cetusnya.
Teknis itu meliputi persoalan pola kerja sama yang dibuat. Lalu bentuknya subsidi atau yang lain. Hingga persoalan kriteria siswa yang disubsidi.
Bahkan kata Ade, komunikasi dengan pihak sekolah swasta belum dilakukan perihal kerja sama itu. “Yang cukup disayangkan, sampai saat ini belum adanya forum resmi yang melibatkan organisasi sekolah swasta seperti FKSS JABAR, FKK SMKS JABAT dan BMPS JABAR, badan penyelenggara pendidikan, maupun yayasan-yayasan membahas itu,” tuturnya.
Disdik : Komunikasi Tingkat KCD
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat Purwanto turut merespon perihal tersebut. Menurutnya komunikasi intens dilakukan Tingkat KCD.
Ia menguraikan, pihaknya memahami bahwa berdasarkan data pemetaan sekolah negeri tidak bisa menampung seluruh calon siswa. Karena daya tampungnya terbatas.