JABAR EKSPRES – Persoalan banjir, kemacetan, jalan rusak, hingga masalah sampah di Kota Bandung dinilai belum kunjung tuntas. Kondisi tersebut memunculkan anggapan di masyarakat bahwa berbagai persoalan krusial masih belum terselesaikan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung saat ini.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, menilai lambatnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan kurangnya kolaborasi lintas pemerintahan. Ia menyebut Pemerintah Kota Bandung, khususnya wali kota, belum optimal membangun kerja sama dalam menuntaskan persoalan yang bersifat lintas wilayah.
“Kalau diskusi soal Bandung itu harus fair. Karena tidak bisa Bandung menyelesaikan masalah kotanya sendiri seperti macet atau banjir. Itu tidak bisa,” katanya saat dihubungi belum lama ini.
Baca Juga:Polres Tasikmalaya Ungkap Bisnis Trenggiling yang Biasa Dijual OnlineNestapa Banjir Cigudeg Memaksa Pedagang Cuanki Pulang Kampung
Menurutnya, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, berbagai persoalan di Kota Bandung berpotensi semakin meluas. Ia menilai hingga saat ini Kota Bandung cenderung berjalan sendiri tanpa dukungan optimal dari pemerintah di level yang lebih tinggi.
“Karena ini bukan hanya masalah Kota Bandung saja. Provinsinya juga tidak perhatian. Dan menurut pandangan saya, Pak Farhan juga kurang bagus. Kenapa tidak kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan tersebut,” ungkapnya.
Ia pun menyarankan agar Pemerintah Kota Bandung memperkuat kolaborasi, terutama dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat sejumlah persoalan seperti banjir dan kemacetan berkaitan dengan wilayah aglomerasi yang lebih luas.
“Saya pikir sudah seharusnya Kang Farhan meminta bantuan untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Karena menurut saya Pemerintah Kota Bandung tidak kolaboratif dengan provinsi maupun pemerintah pusat,” imbuhnya.