JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana penghentian rekrutmen tenaga honorer di daerah.
Di tengah kebijakan itu, Pemkab Bogor memilih memprioritaskan penyelesaian status ribuan pegawai paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjalankan seluruh kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk jika nantinya diberlakukan penghentian rekrutmen tenaga honorer baru.
Baca Juga:Total 2.981 Guru Honorer di Kabupaten Bogor Dilantik Jadi PPPKBupati Bogor Akan Evaluasi Tenaga Honorer Setelah Pegawai Bappenda Lakukan Tindakan Kriminal
“Pemkab Bogor akan selalu menyesuaikan dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat tentu akan kami laksanakan,” ujar Rudy kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).
Menurut Rudy, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang kepegawaian.
Meski demikian, Pemkab Bogor saat ini lebih memfokuskan perhatian pada proses penataan tenaga kerja yang sudah ada.
Salah satu prioritas utama adalah menuntaskan pengalihan status pegawai paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu sesuai kebijakan yang berlaku.
Ia menyatakan pemerintah daerah siap melaksanakan kebijakan tersebut apabila mendapat arahan resmi dari pemerintah pusat.
Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar seluruh hak pegawai dapat dipenuhi secara optimal.
“Jika ada kebijakan pengangkatan pegawai paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu, kami siap menjalankannya. Namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar hak-hak pegawai dapat terpenuhi dengan baik,” tegasnya.
Baca Juga:Ribuan Guru Honorer di Bogor Diangkat jadi ASN dengan Status PPPK232 Pegawai Honorer di Pemkot Bogor Resmi Diangkat Menjadi PPPK
Selain menyiapkan penataan status kepegawaian, Pemkab Bogor juga memastikan pembayaran gaji pegawai tetap menjadi prioritas utama.
Pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas kesejahteraan aparatur, termasuk sekitar 9.000 tenaga paruh waktu yang sebelumnya telah dilantik menjadi pegawai penuh waktu.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, kepatuhan terhadap kebijakan pusat harus berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran daerah yang sehat dan terukur.
Dengan demikian, pelayanan publik dan stabilitas pemerintahan dapat terus berjalan secara optimal.