JABAR EKSPRES – Di tengah dorongan integrasi layanan digital berbasis data kependudukan, aspek keamanan informasi justru menjadi titik krusial yang tak bisa diabaikan.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira mengingatkan tingginya risiko kebocoran data seiring meningkatnya nilai strategis data administrasi kependudukan.
Hal itu disampaikan saat Kota Cimahi menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Jawa Barat, yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Cimahi, Rabu (22/4/2026).
Baca Juga:Moncer! Layanan Adminduk Disdukcapil Cimahi Nyaris Sempurna, Lampaui Target NasionalBikin Macet dan Semrawut! Dishub Cimahi Tindak Kendaraan Bandel, 7 Titik Disikat
Forum ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Menurut Adhitia, data kependudukan bukan sekadar basis layanan publik, melainkan aset bernilai tinggi yang rentan disalahgunakan apabila tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai.
Ia menegaskan, penguatan keamanan menjadi fondasi utama sebelum berbicara lebih jauh soal integrasi data lintas sektor.
“Data kependudukan ini sangat penting dan sensitif. Ketika sistem keamanannya sudah terjamin, maka integrasi data dengan berbagai layanan lainnya bisa dilakukan secara optimal,” ujarnya.
Ia menilai, Indonesia sebenarnya telah memiliki pijakan awal yang kuat melalui penerapan KTP elektronik (e-KTP). Namun, kemajuan tersebut sekaligus membawa tantangan baru, terutama dalam memastikan integrasi data tidak membuka celah kebocoran.
“Indonesia sudah selangkah lebih maju dengan e-KTP. Tantangannya sekarang adalah integrasi data, dan itu harus didukung dengan sistem keamanan yang kuat agar tidak menimbulkan risiko kebocoran,” kata Adhitia.
Dalam konteks ini, ia menyoroti potensi kerawanan pada integrasi langsung melalui chip e-KTP. Jika tidak ditopang sistem pengamanan yang andal, integrasi justru bisa menjadi pintu masuk bagi kebocoran data dalam skala besar.
Baca Juga:Soal Kasus Dugaan Korupsi di Disnaker, Ini Kata Wakil Wali Kota Cimahi!Menikah Siri Masih Marak, Cimahi Siapkan Isbat Nikah Massal untuk Puluhan Pasangan
Lebih lanjut, ancaman tersebut bukan tanpa dasar, Nilai jual data kependudukan di pasar gelap global terus meningkat, membuatnya menjadi target empuk bagi peretas. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam membuka akses integrasi data.
Adhitia menegaskan, langkah penguatan keamanan siber tidak bisa ditawar. Ia menyebut penerapan enkripsi, sistem autentikasi berlapis, hingga penguatan tata kelola keamanan informasi sebagai prasyarat utama.
“Penguatan sistem keamanan siber, penerapan enkripsi, serta mekanisme autentikasi yang ketat menjadi prasyarat utama sebelum integrasi dilakukan secara luas,” tegasnya menutup.