JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Robert Joppy Kardinal, meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tidak dilakukan dengan menyimpulkan penyebab secara sepihak. Menurutnya, seluruh faktor yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk persoalan penguasaan lahan hingga kemungkinan adanya pihak yang berkepentingan, harus diusut secara komprehensif.
Pernyataan tersebut disampaikan Robert saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau, Jumat (3/7/2026).
Robert menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh selalu menjadi pihak yang pertama disalahkan setiap kali terjadi karhutla. Ia menilai penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar akar persoalan dapat ditemukan.
“Kita tidak boleh langsung menunjuk siapa yang bersalah. Selama ini masyarakat sering menjadi pihak yang dituduh, padahal bisa saja ada pihak lain yang bermain. Karena itu persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh,” kata Robert.
Dalam kesempatan itu, legislator Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR RI menerima banyak laporan terkait sengketa dan klaim kepemilikan lahan di Riau. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu sumber konflik yang hingga kini belum terselesaikan.
Robert menjelaskan, berbagai kelompok mengklaim memiliki hak atas kawasan tertentu, baik berdasarkan hak ulayat maupun hak adat. Ia menegaskan bahwa negara telah mengakui keberadaan hak-hak masyarakat adat sehingga keberadaannya harus dihormati sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
– Advertisement –
“Kalau memang suatu wilayah merupakan hak masyarakat adat dan pengakuannya sesuai aturan yang berlaku, tentu hak mereka harus dihormati. Jangan sampai persoalan kepemilikan lahan terus menjadi sumber konflik,” ujarnya.
Selain persoalan tata kelola lahan, Robert juga mengingatkan ancaman meningkatnya karhutla akibat fenomena El Nino. Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, termasuk mengantisipasi praktik pembakaran lahan oleh oknum yang dapat memicu meluasnya api.
Di sisi lain, Robert Kardinal pun mengapresiasi bahwa langkah sejumlah perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran, seperti pemasangan sistem pemantauan dan perangkat pendukung lainnya.
“Perusahaan-perusahaan sudah mulai memanfaatkan teknologi, termasuk memasang CCTV untuk memantau kondisi di lapangan. Saya kira penggunaan teknologi seperti ini harus terus dikembangkan agar pencegahan karhutla menjadi lebih efektif,” tuturnya.
Meski demikian, Robert menilai kesiapan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran masih jauh dari ideal. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, ia menemukan peralatan yang dimiliki petugas, terutama pompa air, belum memadai untuk menjangkau titik api yang berada jauh dari sumber air.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pemadaman ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau.
“Yang paling memprihatinkan adalah keterbatasan peralatannya. Kalau sumber air berada ratusan meter bahkan sampai satu kilometer dari lokasi kebakaran, sementara pompa yang tersedia berkapasitas kecil, tentu petugas akan sangat kesulitan memadamkan api,” pungkasnya.