JABAR EKSPRES – Ribuan tenaga honorer termasuk yang utama para guru di Jawa Barat masih tertunda. Faktornya karena berkaitan dengan kebijakan baru dari Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menguraikan, setidaknya ada 3.823 tenaga honorer yang belum terima gaji di lingkungannya. Mereka dari berbagai bidang kerja, mulai dari guru, tenaga kebersihan hingga pegawai tata usaha.
“Besaran gaji variatif. Tergantung pekerjaannya termasuk jam mengajar untuk guru,” cetusnya.
Baca Juga:Ancaman Dirumahkan, Nasib 28 Guru Honorer Kota Banjar Dipertaruhkan di Tengah Program MBGJuknis BOS Jadi Acuan, Disdik Cimahi Soroti Pengelolaan Anggaran dan Guru Honorer
Ia mencontohkan, untuk guru bisa di kisaran Rp 2,4 juta sedangkan penjaga sekolah di kisaran Rp1,6 juta. “Dari jumlah anggaran, Yang belum terbayar itu kalau sebulan mencapai Rp7 miliar. Kalau dua bulan bisa Rp14 miliar,” katanya.
Namun Purwanto menegaskan bahwa belum terbayarkan gaji itu bukan karena keterbatasan fiskal, tetapi karena faktor aturan dari Pemerintah Pusat. Kaitannya dengan edaran yang tak memperbolehkan lagi mengangkat honorer.
“Kendalanya kan ada aturan dari Menpan RB ya, kamu mesti konsultasikan,” jelasnya.
Purwanto melanjutkan, keberadaan tenaga honorer itu cukup dibutuhkan. Peran mereka sangat membantu. “Sekolah kurang guru, setiap tahun juga ada yang pensiun,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi juga telah merespons situasi tersebut. Pihaknya bakal konsultasi langsung dengan pusat guna mencari solusi terbaik.
Pertemuan dengan MenPANRB akan dijadwalkan dalam waktu dekat, ia tidak ingin masalah itu berkepanjangan. Bahkan ekstremnya pembelajaran terhambat karena guru honorer belum terima gaji. (son)