JAKARTA, HOLOPIS.COM – KPK merespons sorotan publik soal pengadaan sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 miliar dan menyebut masih mempelajari seluruh prosesnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait sorotan publik mengenai pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp 27 miliar.
Angka tersebut menjadi perhatian luas karena disebut-sebut setara dengan Rp 700 ribu per pasang sepatu, sehingga memicu pertanyaan terkait efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran negara.
Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan, pihaknya telah menerima perhatian masyarakat terkait pengadaan tersebut dan saat ini tengah melakukan kajian awal.
– Advertisement –
Menurutnya, KPK tidak hanya melihat dari sisi nominal pengadaan, tetapi juga akan menelusuri keseluruhan proses mulai dari perencanaan, mekanisme pengadaan, hingga pelaksanaannya.
“Kalau dalam konteks pencegahan bisa,” ujar Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa lembaganya saat ini masih dalam tahap mempelajari detail program tersebut secara menyeluruh.
KPK, kata dia, tidak hanya fokus pada satu jenis barang atau item tertentu, melainkan pada keseluruhan sistem agar dapat dipastikan tidak ada potensi penyimpangan atau celah korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sorotan publik terhadap proyek ini muncul setelah diketahui, pengadaan sepatu tersebut mencakup sekitar 39 ribu lebih pasang dengan nilai estimasi yang dianggap cukup tinggi.
Hal ini kemudian memicu diskusi luas di masyarakat mengenai kewajaran harga serta efektivitas penggunaan anggaran dalam program pendidikan sosial tersebut.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan penjelasan bahwa angka Rp 700 ribu per pasang sepatu masih merupakan harga pada tahap perencanaan awal.
Ia menegaskan bahwa nilai tersebut belum final karena proses pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka.
“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” kata Gus Ipul saat ditemui di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, Senin (4/5/2026).
Gus Ipul juga menambahkan bahwa kementeriannya telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran agar proses pengadaan berjalan transparan dan bebas dari praktik yang menyimpang.
Ia menegaskan tidak boleh ada intervensi, titipan proyek, maupun praktik lobi dalam proses pengadaan tersebut.
“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan,” ujarnya.
Di sisi lain, KPK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap berbagai program pemerintah, terutama yang memiliki nilai anggaran besar dan menjadi perhatian publik.
Lembaga antirasuah tersebut menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi.
Kasus pengadaan sepatu Sekolah Rakyat ini kini menjadi perhatian luas karena menyangkut penggunaan dana publik di sektor pendidikan.
Selain itu, isu ini juga memicu perdebatan mengenai efisiensi belanja negara serta pentingnya pengawasan ketat dalam setiap proyek pemerintah.
Dengan adanya respons dari KPK, publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut terkait hasil kajian dan pengawasan terhadap proyek tersebut, termasuk apakah terdapat indikasi pelanggaran dalam proses pengadaannya.
– Advertisement –