HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan satuan tugas (satgas) debottlenecking yang dibentuk pemerintah berhasil mempercepat realisasi sejumlah proyek investasi besar yang sebelumnya mengalami hambatan bertahun-tahun.
Nilai investasi yang berhasil dipercepat bahkan telah menembus lebih dari US$30 miliar atau setara ratusan triliun rupiah.
Menurut Purbaya, capaian itu diraih hanya dalam waktu sekitar enam bulan sejak satgas mulai bekerja menangani berbagai hambatan investasi di Indonesia.
“Nanti ada lagi satu proyek di sekitar Sumatra mungkin yang sampai US$40 miliar (proyek) yang udah bertahun-tahun, kita akan jalankan dengan cepat, mereka (investor) masih diskusi,” kata Purbaya usai agenda seminar debottlenecking di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
– Advertisement –
Ketua Satgas Debottlenecking tersebut menjelaskan, potensi investasi yang dipercepat masih dapat terus bertambah. Saat ini, pemerintah juga tengah menangani sejumlah proyek lain yang masih dalam tahap pembahasan dengan investor.
Selain proyek jumbo di Sumatra, Purbaya mengungkapkan terdapat 11 antrean investasi asal Prancis yang dilaporkan mengalami kendala dalam proses realisasi. Seluruh laporan tersebut kini sedang diproses lebih lanjut oleh satgas.
Meski begitu, ia belum membeberkan total nilai investasi dari proyek-proyek asal Prancis tersebut. Menurutnya, nilai investasi masih bergantung pada laporan dan rincian yang nantinya diajukan para investor.
Purbaya menilai keberadaan satgas debottlenecking menjadi sinyal positif bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Ia menyebut investor kini memiliki saluran khusus untuk mengadukan hambatan yang mereka hadapi selama proses investasi.
“Yang jelas begini, begitu investor asing mengetahui bahwa ada task force ini, mereka jadi tidak takut melakukan investasi di sini, karena mereka tau juga kalau ada hambatan, mereka harus ke mana,” tandas Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya mengakui tidak semua investor nyaman jika proses penanganan hambatan investasi disiarkan secara terbuka kepada publik. Sejumlah investor bahkan meminta agar sidang atau pembahasan kasus tertentu tidak ditayangkan secara langsung.
Menurut dia, pemerintah akan mempertimbangkan permintaan tersebut dengan tetap melihat karakteristik setiap persoalan investasi yang ditangani.
“Ada beberapa kawan-kawan (investor) yang bilang kami mau mengadu juga, tapi jangan disiarkan, malu katanya. Kita lihat nanti seperti apa kasusnya, jadi akan kita sesuaikan. Tapi menurut saya sih disiarkan langsung karena ada transpransi, biar masyarakat bisa lihat kita menanggapinya serius,” pungkasnya.
– Advertisement –