JABAR EKSPRES – Pengamat kebijakan publik, Achmad Muhtar, menyoroti sejumlah program Pemerintah Kota Bandung yang dinilai tidak berjalan efektif karena tumpang tindih dan minim arah yang konsisten.
Ia menilai, berbagai kebijakan yang diluncurkan cenderung bersifat reaktif tanpa perencanaan matang, sehingga berdampak pada rendahnya implementasi di lapangan.
Salah satu yang disorot adalah wacana “angkot pintar” yang sebelumnya digagas oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Program tersebut dinilai hanya berhenti pada tataran konsep tanpa kejelasan realisasi.
Baca Juga:400 Ormas Terdata di Kabupaten Bogor, Kesbangpol Utamakan Pembinaan dan Proses Hukum Terkait Dugaan PungliPolres Tasikmalaya Ungkap Bisnis Trenggiling yang Biasa Dijual Online
Di tengah belum jelasnya arah kebijakan itu, kini muncul lagi inisiatif baru berupa penghapusan trayek angkutan kota (angkot) untuk mendorong integrasi transportasi dan meningkatkan daya saing dengan layanan transportasi online.
“Ini yang saya maksud tumpang tindih. Satu program belum jelas evaluasinya, sudah muncul lagi program baru dengan pendekatan berbeda. Akhirnya publik bingung, pelaku di lapangan juga tidak punya kepastian,” ujar Achmad kepada Jabarekspres, Selasa (21/4).
Ia menambahkan, transformasi transportasi publik seharusnya dilakukan secara bertahap dengan kajian yang komprehensif, bukan sekadar mengganti istilah atau pendekatan kebijakan. Menurutnya, tanpa roadmap yang jelas, kebijakan berpotensi menjadi sekadar wacana tanpa dampak nyata.
Selain sektor transportasi, persoalan sampah juga menjadi sorotan tajam. Pemerintah Kota Bandung telah meluncurkan berbagai program seperti Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), maggotisasi, hingga program Gaslah. Namun, hingga kini permasalahan sampah dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. Achmad menilai banyaknya program justru menunjukkan lemahnya fokus kebijakan.
“Programnya banyak, tapi tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas utama. Akibatnya, implementasi di lapangan tidak maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, sebelumnya menyebut bahwa salah satu penyebab banjir di kawasan Gedebage adalah persoalan sampah yang belum tertangani dengan baik.
Pernyataan tersebut, menurut Achmad, justru menjadi indikator bahwa berbagai program yang telah diluncurkan belum mampu menyelesaikan akar masalah.
Baca Juga:Nestapa Banjir Cigudeg Memaksa Pedagang Cuanki Pulang KampungBanjir Bandang Terjang Cigudeg Bogor, 10 Kontrakan Hanyut Usai Tanggul Jebol
“Kalau sampah masih jadi penyebab utama banjir, berarti ada yang tidak sinkron antara perencanaan dan pelaksanaan. Ini bukan soal kurangnya program, tapi lemahnya eksekusi dan pengawasan,” tegasnya.