JABAR EKSPRES – Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap subsidi negara melalui langkah tegas di lapangan.
Di bawah arahan Prabowo Subianto, Bareskrim Polri menindak berbagai penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi guna memastikan bantuan negara tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu.
Penindakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga agar subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Baca Juga:Aksi Perampokan Bermodus Investasi di Sentul Bogor Terbongkar, Empat Pelaku Dibekuk PolisiDi Puncak Tapi Tak Boleh Lengah, Persib Dapat Peringatan Keras dari Bojan Hodak
“Subsidi harus benar-benar dinikmati oleh yang berhak, terutama masyarakat kecil. Penegakan hukum ini tidak hanya represif, tapi juga preventif,” tegas Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko Karo Penmas Divisi Humas Polri, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (27/4).
Ia menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri pada Selasa (27/4).
Data Bareskrim menunjukkan bahwa sepanjang 2025 hingga awal 2026, potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi mencapai Rp1,26 triliun.
Sementara itu, Nunung Syaifuddin menegaskan bahwa Polri akan terus membongkar dan menindak tegas para pelaku pengoplosan BBM dan gas bersubsidi.
Polri juga telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna memperkuat pengawasan dan penindakan di lapangan.
Selain itu, hotline pengaduan masyarakat dibuka untuk mempermudah pelaporan dugaan penyalahgunaan subsidi energi.
Penindakan tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga menyasar jaringan distribusi ilegal yang terorganisasi.
Baca Juga:Elnusa Bidik Status ‘Low-Cost Operator’ Dunia: Targetkan Efisiensi Operasi Hingga 25%Dari Desa Terdampak Bencana ke Mandiri Energi, Program Pertamina Ubah Nasib Warga
Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi lintas sektor, melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Pertamina, SKK Migas, BPH Migas, PPATK, serta Kejaksaan Agung.
Selain penegakan hukum, pemerintah juga melakukan pembenahan distribusi LPG 3 kg dengan menambah kuota sebesar 350 ribu ton.
Program subsidi perumahan melalui FLPP dengan bunga tetap 5 persen serta percepatan pembangunan 3 juta rumah juga terus dijalankan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara hadir tidak hanya menjaga anggaran, tetapi juga memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menutup celah kebocoran anggaran serta memastikan subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
Capaian penindakan selama periode ini dinilai cukup signifikan. Sepanjang tahun 2025, aparat berhasil menangani ratusan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di berbagai wilayah.