JABAR ESKPRES – Ratusan massa Pemuda Peduli Perubahan Indramayu atau PPPI mengepung kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Jumat 24 April 2026.
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap potensi penguapan kasus korupsi Dana Tuper yang menyeret para wakil rakyat daerah.
Massa menuntut transparansi total serta penetapan tersangka atas kerugian negara yang mencapai Rp16,8 miliar.
Baca Juga:Dugaan Relasi Kekeluargaan Hambat Penegakan Hukum Kasus Penggelapan di Polsek GrabagKomdigi Perkuat Kapasitas Jurnalis Angkat Narasi Koperasi Desa Jadi Berita Utama
Kasus hukum yang melibatkan lembaga legislatif di Kota Mangga tersebut kini menjadi fokus utama pemberantasan korupsi di wilayah Jawa Barat.
Penyidikan skandal ini bermula dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang mengungkap kejanggalan prosedur tunjangan perumahan.
PPPI menegaskan bahwa publik tidak akan melupakan keterlibatan para pejabat publik dalam penyelewengan Dana Tuper tersebut.
Penanganan perkara yang berjalan lamban memicu kemarahan massa sehingga mereka kembali turun ke jalan demi mencari keadilan.
Kejati Jabar kini berada di bawah tekanan besar untuk segera menuntaskan berkas perkara korupsi ini secara hukum.
Urgensi Penetapan Tersangka Korupsi Dana Tuper
Massa aksi menyoroti peran penting pimpinan dewan dalam proses pencairan Dana Tuper tahun anggaran 2022-2023.
Mereka mendesak agar tim penyidik Kejati Jabar tidak gentar dalam memanggil pihak yang diduga terlibat secara langsung.
Baca Juga:Perempuan Tangguh Bandung Menembus Batas Jalanan Bersama inDriveUu Ruzhanul Ulum Tegaskan PPP Jabar Resmi Tuntut Balik Pengganggu Partai
Status perkara yang sudah naik ke tahap penyidikan seharusnya diikuti dengan pengumuman nama tersangka kepada publik secara luas.
PPPI menolak segala bentuk kompromi politik yang dapat menghambat proses hukum perkara Dana Tuper ini.
“Kami mendesak Kejati Jabar agar segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” ujar salah satu orator di atas mobil komando aksi.
Pihak Kejaksaan sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa status kasus ini memang telah resmi masuk dalam tahap penyidikan intensif.
Namun hingga saat ini belum ada satu pun oknum pejabat yang secara resmi mengenakan rompi tahanan kejaksaan. Kelambatan ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat Indramayu mengenai keseriusan aparat penegak hukum.
Pihak pendemo juga menyebut keterlibatan aktor penting dalam pusaran skandal penyalahgunaan Dana Tuper tersebut.
Nama Wakil Bupati Indramayu aktif H Syaefudin serta Ketua Fraksi Golkar Muhaemin menjadi sasaran utama dalam orasi massa.