JABAR EKSPRES – Kenaikan dana hibah untuk Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat pada tahun 2026 menjadi sorotan tajam.
Bagaimana tidak, angka yang dikucurkan meroket hingga 400%, dari Rp 1 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp 5 miliar pada APBD 2026.
Lonjakan fantastis ini secara kebetulan beriringan dengan posisi baru Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, sebagai Ketua Kwarda Jabar periode 2025-2030.
Baca Juga:Mujahid Mujahidah Priangan Kritik Kebijakan Pemerintah yang Abaikan Kesejahteraan Rakyat IndonesiaAPI Jabar Kecam Dominasi Global Amerika yang Melindungi Penjajah Israel
Pengamat kebijakan publik Cucu Sukmana turut mengomentari atas kenaikan dana hibah itu. Menurutnya, secara etika birokrasi, fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai objektivitas dalam distribusi anggaran daerah.
Ketika pucuk pimpinan birokrasi yang memegang kendali atas pembahasan anggaran juga menjabat sebagai ketua organisasi penerima hibah, potensi conflict of interest (konflik kepentingan) menjadi sangat nyata.
‘’Ini meski secara legal formal mungkin tidak ada aturan yang dilanggar, namun secara moral publik, “kebaikan hati” APBD ini terlihat sangat subjektif,’’ ujar Cucu dalam pernyataanya, kepada Jabar Ekspres.
Berdasarkan pengakuan Sekda Herman beralasan bahwa kenaikan anggaran ini merupakan modal bagi visi “Pancawaluya Ngajati Diri Pramuka Jabar Istimewa”.
Rencana pengalokasian Rp 1,5 miliar untuk pelatihan ketahanan pangan seperti pembelian domba, ayam, hingga lele.
Hal ini diklaim sebagai solusi menekan angka pengangguran di Jawa Barat yang masih bertengger di angka 6,6 persen.
‘’Akan tetapi apakah intervensi melalui organisasi kepanduan adalah jalan keluar yang paling efektif?,’’ cetus Cucu.
Baca Juga:Anggaran Pramuka Melejit Saat Sekda Jabar Jabat Ketua KwardaKebijakan Work From Home ASN Cimahi Bukan Celah Bolos Kerja
Kritik Atas Efektivitas Program
Pramuka sejatinya adalah organisasi pendidikan non-formal yang berfokus pada pembentukan karakter. Bukan memaksakan Pramuka menjadi motor ekonomi produktif melalui peternakan bebek atau penanaman cabai berisiko membuat organisasi ini kehilangan jati dirinya.
Ada kekhawatiran bahwa program ini hanya akan menjadi proyek seremonial yang tidak berkelanjutan (sustainable).
Membeli bibit domba dan lele jauh lebih mudah daripada memastikan keberlanjutan ternak tersebut di tangan anak muda yang secara kurikulum kepramukaan tidak didesain sebagai pengusaha agrikultur profesional.
Jika tujuannya adalah menekan pengangguran lulusan SMA/K, Jawa Barat sudah memiliki Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan yang memiliki tupoksi serta anggaran jauh lebih besar untuk pelatihan vokasi.