JAKARTA – Pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperjelas sikap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik nasional.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dorongan tersebut tidak terlepas dari perhitungan politik jangka panjang menjelang kontestasi politik 2029.
Menurut Arifki, hingga saat ini PDIP berada dalam posisi yang relatif strategis karena tidak secara formal berada di dalam pemerintahan, namun tetap menjaga komunikasi politik dengan berbagai elemen kekuasaan.
“PDIP saat ini memiliki ruang manuver yang lebih luas dibandingkan partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet. Mereka bisa mengambil posisi kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menuai penolakan publik, tetapi pada saat yang sama hubungan politik dengan pemerintah tetap berjalan baik,” ujar Arifki, Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut memberikan keuntungan politik tersendiri bagi partai berlambang banteng moncong putih itu. Saat kebijakan pemerintah mendapat respons negatif dari masyarakat, PDIP dapat menjaga jarak dan tidak ikut menanggung beban politik secara langsung.
Sebaliknya, ketika terdapat agenda nasional yang dinilai positif atau menguntungkan secara politik, PDIP tetap memiliki akses komunikasi yang kuat dengan lingkar kekuasaan.
– Advertisement –
Arifki menilai strategi yang kerap disebut sebagai “politik dua kaki” tersebut berpotensi meningkatkan daya tawar PDIP dalam peta politik nasional menuju Pemilu 2029.
“Semakin lama posisi ini dipertahankan, semakin besar pula keuntungan politik yang bisa diperoleh PDIP. Mereka tetap menjadi aktor penting yang diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun partai-partai koalisi,” katanya.
Menurutnya, situasi itu juga membuka peluang bagi PDIP untuk menarik dukungan dari kelompok pemilih yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Sementara di sisi lain, partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan harus ikut menghadapi konsekuensi politik dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Karena itu, Arifki melihat pernyataan PKB tidak hanya sebatas meminta kejelasan posisi politik PDIP. Lebih dari itu, sikap tersebut mencerminkan kekhawatiran sebagian partai koalisi terhadap meningkatnya pengaruh dan posisi tawar PDIP di tengah konfigurasi politik nasional saat ini.
“Partai-partai koalisi tentu melihat adanya potensi perubahan peta kekuatan politik ke depan. Dalam konteks itu, posisi PDIP yang berada di luar pemerintahan tetapi tetap memiliki akses dan pengaruh menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan,” tuturnya.
Perdebatan mengenai posisi politik PDIP diperkirakan akan terus menjadi perhatian menjelang tahun-tahun politik menuju 2029, terutama ketika partai-partai mulai menyusun strategi dan membangun koalisi untuk menghadapi kontestasi nasional berikutnya.