JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi memastikan belum akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Hingga kini, seluruh pegawai masih bekerja secara penuh dari kantor atau Work From Office (WFO) selama lima hari kerja dalam sepekan.
Kepastian tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum (Asminum) Pemkot Cimahi, Muhammad Ronny, saat ditanya terkait kemungkinan penerapan sistem kerja fleksibel di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Ronny, wacana WFH memang sudah muncul dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun, hingga saat ini, belum ada aturan resmi yang menjadi dasar penerapan kebijakan tersebut di tingkat daerah.
Baca Juga:Puncak Diserbu! Volume Kendaraan Naik 70%, Jalur Puncak-Cianjur Padat MerayapLebaran Jadi Momen Harapan Baru, 452 Warga Binaan Lapas Garut Dapat Remisi, 2 Langsung Bebas!
“Iya, terkait WFH dari kementerian memang sudah ada, tetapi aturan untuk di daerah ini belum ada aturannya. Jadi apapun kebijakannya terkait dengan efisiensi hemat energi ya,” kata Ronny pada Jabar Ekspres di ruang kerja Sekda Cimahi, Rabu (25/3/26).
Ia melanjutkan, pihaknya akan mengikuti sepanjang payung hukum dari pemerintah pusat itu sudah turun.
“Jadi aturan dari pemerintah pusat untuk daerah terkait WFH belum ada,” ujarnya.
Ia menegaskan, selama regulasi tersebut belum diterbitkan, Pemkot Cimahi tetap menjalankan sistem kerja seperti biasa. Seluruh ASN diwajibkan masuk kantor sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Masih full, jadi setiap hari ngantor lima hari kerja,” katanya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan penerapan WFH dalam waktu dekat, Ronny memastikan kebijakan tersebut belum akan diberlakukan.
Dengan demikian, hingga saat ini, kebijakan kerja di lingkungan Pemkot Cimahi masih mengacu pada sistem WFO penuh sambil menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait penerapan WFH di daerah.
“Belum, belum. Nanti kita tunggu aturannya seperti apa,” ucap Ronny menutup. (Mong)