Holopis.com, Jakarta – Mahfud MD menyemprot program MBG dimana porsi makan anak dinilai minim, sementara anggaran besar diduga habis untuk pos tak jelas dan menuai sorotan publik.
Sorotan tajam kembali mengarah ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dugaan ketimpangan penggunaan anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
– Advertisement –
Dalam pernyataannya, Mahfud menyebut porsi dana yang benar-benar digunakan untuk makanan justru sangat kecil dibandingkan total anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Jumat (24/4/2026).
– Advertisement –
Ia mengaku baru menerima data yang menunjukkan bahwa dari total anggaran MBG, hanya sekitar Rp34 miliar yang digunakan langsung untuk kebutuhan makan.
“Kalau data ini benar, berarti anak-anak hanya dikasih makan seadanya, sementara uangnya habis ke hal-hal yang tidak jelas,” kata Mahfud.
Menurutnya, sisa anggaran yang jauh lebih besar justru terserap untuk kebutuhan lain seperti pengadaan kendaraan operasional, pembelian kaos, hingga perlengkapan makan seperti ompreng.
Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk pemborosan yang tidak bisa dianggap sepele.
Isu ini langsung memicu perhatian publik, mengingat MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Mahfud menegaskan, apabila temuan tersebut terbukti valid, maka ada persoalan serius dalam tata kelola anggaran negara.
Ia pun mendesak agar dilakukan audit menyeluruh guna memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
“Ini harus diperiksa. Tidak boleh ada program besar tapi pengelolaannya amburadul,” tegasnya.
Selain soal anggaran, Mahfud juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara laporan di tingkat pusat dengan kondisi nyata di lapangan.
Ia menyinggung sejumlah persoalan yang sempat mencuat, mulai dari dugaan keracunan massal hingga distribusi makanan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Tak hanya itu, klaim besar pemerintah terkait distribusi bahan pangan, seperti pengadaan ribuan sapi untuk mendukung program, juga ikut dipertanyakan.
Mahfud menilai dampaknya belum terlihat signifikan di daerah.
“Laporannya besar, tapi realitasnya tidak terasa di masyarakat,” ujarnya.
Di tengah kritik keras tersebut, Mahfud tetap mengakui bahwa program MBG memiliki tujuan yang baik dan berpotensi memberi manfaat besar jika dijalankan dengan benar.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh efektivitas pengelolaannya.
“Programnya bagus, niatnya baik. Tapi kalau pelaksanaannya seperti ini, ya hasilnya tidak maksimal,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih fokus memperbaiki distribusi manfaat, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang menjadi prioritas utama program tersebut.
Lebih jauh, Mahfud mengingatkan bahaya praktik pemborosan anggaran yang ia sebut sebagai “hedonisme anggaran”.
Menurutnya, jika tidak segera dikendalikan, pola ini bisa menyebar dari pusat hingga ke daerah dan berdampak luas pada kualitas belanja negara.
Fenomena ini, kata dia, bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Program sebesar MBG, yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, seharusnya menjadi contoh tata kelola yang bersih dan transparan.
Di sisi lain, kritik Mahfud muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap implementasi program MBG di berbagai daerah.
Sejumlah laporan sebelumnya juga menyoroti adanya dugaan pengurangan porsi makanan di beberapa titik distribusi, yang semakin memperkuat kekhawatiran soal efektivitas program.
Pemerintah sendiri belum memberikan tanggapan resmi secara rinci terkait angka yang disebut Mahfud.
Namun dorongan untuk melakukan evaluasi dan audit diperkirakan akan semakin menguat seiring meningkatnya tekanan publik.
Mahfud berharap pemerintah tidak hanya defensif terhadap kritik, tetapi menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh berbasis data.
Ia menilai transparansi menjadi kunci agar program strategis seperti MBG benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai program untuk rakyat justru kehilangan esensinya. Ini soal tanggung jawab,” pungkasnya.
– Advertisement –