JABAR EKSPRES – Penataan halaman Gedung Sate saat ini tengah menjadi sorotan publik. Terkait hal itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah menyampaikan kritik, terhadap proyek revitalisasi tersebut.
Diketahui, proyek revitalisasi kawasan Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Bandung itu, dimulai sejak 8 April dan ditargetkan rampung pada 8 Agustus 2026 mendatang.
Maulana menilai, proyek yang diperkirakan memakan anggaran sekitar Rp15 miliar tersebut belum memiliki urgensi yang kuat bagi masyarakat.
Baca Juga:Soal Proyek Penggabungan Gedung Sate dan Lapang Gasibu, Pengamat: Urgensinya Apa?Soal Proyek Penataan Halaman Gedung Sate, Ini Penjelasan Dedi Mulyadi!
“Masih banyak persoalan rakyat yang belum terselesaikan, sehingga revitalisasi ini belum menjadi kebutuhan mendesak,” katanya kepada Jabar Ekspres, Minggu (19/4/2026).
Program tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengkalim jika salah satu tujuan penataan halaman Gedung Sate, yakni agar aktivitas masyarakat bisa berlangsung lebih leluasa dan lancar.
Penataan tersebut juga diklaim akan memperlancar lalu lintas depan Gedung Sate atau Jalan Diponegoro. Menurut Gubernur Jabar, selama ini, aktivitas seperti demonstrasi di depan Gedung Sate kerap mengganggu lalu lintas.
Maulana menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor-sektor dasar, seperti pendidikan dan sosial keagamaan, yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
“Menurut saya, alokasi anggaran daerah harus difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Selain itu, Maulana juga menyoroti aspek historis kawasan yang mencakup Gedung Sate, Lapangan Gasibu, serta Jalan Diponegoro. Dia mengingatkan, agar penataan kawasan tidak mengabaikan nilai sejarah dan identitas Kota Bandung.
“Jangan sampai revitalisasi ini justru menghilangkan karakter kawasan yang sudah memiliki nilai historis,” ujarnya.
Baca Juga:Legislator: Penataan Halaman Gedung Sate Bertentangan dengan Efisiensi dan Kebudayaan!Ambisi Dedi Mulyadi Satukan Halaman Gedung Sate dan Gasibu Telan Belasan Miliar
Lebih lanjut, Maulana mengungkapkan, kekhawatiran terkait potensi perubahan atau bahkan penghapusan sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan tersebut, termasuk Jalan Diponegoro dan Jalan Majapahit.
Hal tersebut dinilai dapat berdampak pada aksesibilitas publik. Maulana pun menilai, rencana perluasan kawasan pemerintahan berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Jangan sampai ini memperluas batas antara pemerintah dengan rakyat, baik secara fisik maupun simbolik,” paparnya.
Dari sisi kebijakan dan anggaran, Maulana menyoroti tidak adanya program tersebut dalam RKPD, serta ketidakpastian pendanaan proyek yang disebut masih menunggu anggaran perubahan.