JABAR EKSPRES – Ketergantungan Kota Bandung terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti kembali menuai sorotan tajam. Di tengah meningkatnya produksi sampah harian yang kini mencapai sekitar 1.800 ton, kemampuan pengolahan sampah di dalam kota dinilai masih jauh dari memadai.
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung 2024–2026, dengan jumlah penduduk 2.671.723 jiwa dan rata-rata timbulan sampah 0,63 kilogram per orang per hari, Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.683,19 ton sampah setiap harinya.
Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 79,76 persen masih bergantung pada pembuangan ke TPA Sarimukti. Sementara upaya pengurangan dan pengolahan sampah baru mencapai 18,94 persen.
Baca Juga:Kemenkop dan Kemenimipas Teken MoU Guna Pemberdayaan Ekonomi Warga Binaan Lapas Lewat KoperasiSimulasi Pernikahan hingga Festival Kolaboratif, The Papandayan Wedding Experience 2026 Tampil Beda
Kondisi ini bahkan diperkuat oleh pernyataan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada 27 April 2026, yang menyebutkan produksi sampah harian telah menyentuh angka 1.800 ton. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 200 hingga 300 ton yang mampu diolah, sekitar 1.000 ton dikirim ke Sarimukti, dan sisanya masih tertahan di dalam kota.
Aktivis lingkungan dari Bandung Hijau, Suwatno, menilai kondisi ini sebagai cerminan kegagalan sistemik dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi kegagalan kebijakan. Ketika hampir 80 persen sampah masih dibuang ke TPA, artinya kota ini belum serius membangun sistem pengurangan dari hulu,” tegas Suwatno kepada Jabarekspres, Selasa (28/4).
Ia menyoroti bahwa berbagai program yang selama ini dijalankan pemerintah kota cenderung bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Program pengolahan sampah yang ada masih sporadis, tidak terintegrasi, dan lebih banyak bersifat proyek jangka pendek. Tidak ada konsistensi dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat maupun industri daur ulang,” ujarnya.
Suwatno juga mengkritik lemahnya pengawasan dan minimnya dorongan terhadap produsen untuk bertanggung jawab atas kemasan yang mereka hasilkan.
“Extended Producer Responsibility (EPR) seharusnya jadi instrumen penting, tapi implementasinya nyaris tidak terasa di lapangan. Beban tetap ditanggung pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga:Polisi Bekuk Terduga Pemalak Tukang Bangunan di Ciseeng, Minta “Uang Koordinasi” Rp200-500 RibuKasus Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Bogor Naik Tahap, 13 Saksi Diperiksa
Menurutnya, ketergantungan pada TPA Sarimukti adalah bom waktu yang sewaktu-waktu dapat memicu krisis baru, mengingat kapasitas dan daya tampung TPA yang terbatas.