JABAR EKSPRES – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-385 Kabupaten Bandung tahun ini digelar secara sederhana.
Pemerintah Kabupaten Bandung memilih mengalihkan anggaran kegiatan seremonial untuk mempercepat penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk prioritas terhadap kondisi masyarakat yang tengah terdampak bencana.
Baca Juga:Banjir Meluas di Kabupaten Bandung, Bupati Dorong Solusi Jangka Panjang dan Penanganan DipercepatCucun Soroti Nasib Petani Terdampak Banjir Bandung, Dorong Asuransi hingga Pendataan Menyeluruh
“Dana kegiatan kita alihkan untuk penanganan bencana, karena ada 29 kecamatan yang harus difokuskan,” ujar Dadang, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan HUT tetap dilaksanakan namun dengan konsep yang disederhanakan.
Upacara peringatan dipusatkan di Lapangan Upakarti dengan melibatkan camat dan kepala desa se-Kabupaten Bandung.
Sementara itu, kegiatan hiburan seperti pagelaran wayang ditiadakan dan diganti dengan kegiatan religius berupa istigasah yang akan digelar secara hybrid di Gedung Moh Toha.
“Setelah itu malam harinya ada hiburan wayang kita hold, diganti dengan kegiatan istigosah se-Kabupaten Bandung secara hybrid,” katanya.
Menurut Dadang, penyederhanaan ini dilakukan agar fokus pemerintah daerah tidak terpecah dan dapat lebih optimal dalam penanganan kebencanaan.
“Kegiatan disederhanakan tapi kita lebih fokus bagaimana penanganan kebencanaan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan warga masyarakat Kabupaten Bandung,” tambahnya.
Baca Juga:Harga Minyakita Naik Tipis, Mendag Klaim Tidak Ada Kelangkaan Stok Survei Kompas: 81,4 Persen Warga Bandung Optimistis, Kinerja Pemkot Tuai Apresiasi
Berdasarkan data per 16 April, banjir yang terjadi telah menggenangi 13 kecamatan dengan jumlah terdampak mencapai sekitar 20 ribu kepala keluarga atau sekitar 58 ribu jiwa.
Sejumlah wilayah terdampak diketahui merupakan daerah langganan banjir, termasuk kawasan yang mengalami jebol tanggul seperti di wilayah Banjaran.
Selain penanganan darurat, Pemkab Bandung juga menyiapkan langkah jangka panjang, di antaranya normalisasi sungai serta perbaikan infrastruktur guna mencegah bencana serupa terulang.
Dalam upaya percepatan penanganan, Dadang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kementerian hingga lembaga pusat.
“Semua unsur harus bergerak, baik dari provinsi Jawa Barat, BNPB, Kementerian Sosial, BBWS, hingga perangkat daerah dan kepala desa,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat. Bahkan, dirinya dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk menyampaikan berbagai kebutuhan penanganan, termasuk dukungan logistik.