JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia, sehingga tidak boleh dihentikan hanya karena muncul persoalan dalam pelaksanaannya.
Habib Syakur menilai niat dasar lahirnya program MBG sudah sangat tepat dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tata kelola program harus terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menjadi celah bagi praktik penyimpangan.
“Program Makan Bergizi Gratis ini secara niat sangat bagus dan tepat. Ini bentuk keberpihakan negara kepada masa depan generasi bangsa. Karena itu programnya harus tetap dilanjutkan, tetapi tata kelolanya wajib diperbaiki secara menyeluruh,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Menurut ulama asal Malang Raya tersebut, pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran, tepat guna, serta dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip good governance.
Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara komprehensif, bukan justru menghentikan program yang dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
“Yang harus diperbaiki adalah sistemnya. Bagaimana program ini tetap tepat sasaran, tetap memberikan manfaat yang maksimal, dan benar-benar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.
– Advertisement –
Terkait dugaan praktik korupsi yang saat ini tengah menjadi sorotan publik, Habib Syakur meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas setiap penyimpangan yang terjadi tanpa pandang bulu.
Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap proyek-proyek MBG yang terbukti bermasalah guna membuka ruang evaluasi dan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
“Soal praktik korupsi, semua harus diusut tuntas. Semua proyek yang bermasalah sebaiknya dimoratorium terlebih dahulu untuk dilakukan perbaikan menyeluruh. Jangan ada yang ditutupi,” tegasnya.
Habib Syakur menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah tersebut.
Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan korupsi dalam proyek MBG harus diproses hukum tanpa melihat jabatan maupun kedudukannya.
“Siapa pun yang melakukan korupsi di dalam proyek ini wajib disentuh tanpa pandang bulu. Ini demi keselamatan uang rakyat dan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, Habib Syakur mengingatkan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menyangkut kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program prioritas nasional.
Karena itu, ia berharap pemerintah mampu menjadikan berbagai persoalan yang muncul sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas program.
“Marwah Presiden Prabowo juga harus dijaga. Jangan sampai program yang niatnya baik justru dirusak oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi. Kalau tata kelolanya diperbaiki dan korupsi diberantas secara serius, saya yakin MBG bisa menjadi legacy yang baik bagi Presiden Prabowo sekaligus meningkatkan kepercayaan publik,” pungkasnya.