HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Sosial untuk tetap siaga selama libur Idul Fitri 2026. Ia menegaskan, momentum Lebaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya layanan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Libur boleh berjalan, tetapi pelayanan tidak boleh berhenti. Seluruh eselon I dan II harus memastikan unit kerja tetap siaga, jalur komunikasi aktif dan keputusan bisa diambil cepat bila diperlukan,” ujar Gus Ipul dalam Rapat Pimpinan Kemensos di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Dalam Rapat yang turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, serta jajaran pejabat lainnya tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa negara harus tetap hadir di tengah suasana sukacita Lebaran, khususnya bagi masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan kebahagiaan.
“Lebaran menjadi penegas bahwa di saat banyak yang masih membutuhkan, Kementerian Sosial akan selalu ada untuk mereka. Ini buat pengingat bagi kita semua,” kata Gus Ipul.
– Advertisement –
Untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal, Kemensos memperkuat kesiapsiagaan petugas, termasuk sistem piket di berbagai unit layanan. Fokus utama diarahkan pada kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, anak-anak rentan, masyarakat miskin ekstrem, korban bencana, hingga warga terlantar.
“Antisipasi kedaruratan sosial dan bencana, potensi bencana, kecelakaan, gangguan mobilitas dan kedaruratan sosial harus diantisipasi sejak dini. Cek kembali buffer stock, logistik bantuan, kesiapan petugas, dan kecepatan distribusi,” Gus Ipul mengingatkan.
Tak hanya itu, kanal layanan darurat seperti command center, call center, hingga media sosial diwajibkan aktif 24 jam untuk menampung aduan masyarakat selama periode libur panjang.
Di sisi lain, Gus Ipul memberi perhatian serius pada kelancaran distribusi bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan hak masyarakat penerima manfaat tidak boleh terganggu oleh birokrasi yang lambat.
“Pastikan penyaluran bansos dan layanan program sosial tidak terganggu libur panjang. Hak KPM tidak boleh tertunda karena lemahnya biokrasi,” tegasnya.
Kemensos juga diminta terus memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis kebijakan. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah yang berisiko menurunkan daya beli masyarakat.
“Bisa jadi yang berada di Desil 5 turun ke Desil 4, 6 misalnya bisa turun. Kita belum bisa mengukur secara langsung, tetapi asumsinya saja pasti akan ada satu proses yang mungkin membuat seseorang atau keluarga turun kelas. Tapi juga kita harus yakin dan bisa meyakini juga akan ada sebagian lagi yang naik kelas. Karena begitulah siklusnya,” ungkap dia.
Ia menambahkan, skenario penguatan bansos seperti top-up bantuan hingga perluasan penerima sementara perlu disiapkan sejak dini.
“Disinilah data-data harus terus dimutakhirkan. Jangan sampai kita kedodoran ketika nanti ada top-up atau juga perluasan penerima sementara. Jadi saya minta ini betul-betul diantisipasi. Perkuat kolaborasi, perkuat langkah untuk merespon berbagai perkembangan yang ada di masyarakat,” kata Gus Ipul.
Dalam arahannya, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Ia meminta pengurangan perjalanan dinas yang tidak krusial, rapat seremonial, hingga belanja alat tulis kantor (ATK), dan mengalihkannya ke penguatan sistem data dan monitoring.
“Coba ini kita alihkan ke sistem data dan monitoring. Prinsipnya, kurangi biaya, tambah dampak. Biaya dikurangi itu bukan berarti terus enggak ada pertemuan, enggak ada rapat, tetap ada rapat, tetapi yang berdampak nyata,” jelasnya.
Selain itu, ia menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik.
“Kendaraan dinas pelat merah maupun (pelat) ZZH harus diparkir, tidak digunakan mudik selama libur Lebaran, kecuali untuk tugas resmi dengan izin,” jelas Gus Ipul.
Kemensos juga didorong mengadopsi skema kerja fleksibel berbasis digital, termasuk work from home (WFH), paperless bureaucracy, serta penyederhanaan program agar lebih efektif.
“Gabungkan program yang tumpang tindih. Jangan sampai ada program yang sama dikerjakan oleh banyak Satker. Program yang tidak berdampak pertimbangkan untuk dialihkan,” pungkasnya.
– Advertisement –