Jabar Ekspres- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti persoalan tata ruang hingga pengelolaan lingkungan saat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka HUT ke-385 Kabupaten Bandung, Senin (20/4/2026).
Dalam keterangannya, Dedi mengingatkan bahwa makna “Bandung” tidak lepas dari konsep bendungan yang memiliki keterkaitan erat dengan kelestarian hutan.
“Bandung itu dari kata bendungan, artinya ada nilai-nilai hutan yang harus dijaga,” ujarnya.
Baca Juga:Nestapa Banjir Cigudeg Memaksa Pedagang Cuanki Pulang KampungBanjir Bandang Terjang Cigudeg Bogor, 10 Kontrakan Hanyut Usai Tanggul Jebol
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Bupati Bandung untuk membangun kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan di wilayah Bandung Selatan.
Salah satu langkah konkret yang akan ditempuh adalah transformasi sektor pekerjaan masyarakat agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Saya sudah dengan bupati nanti kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan di Bandung Selatan, termasuk mengalihfungsikan profesi pekerjaan yang tadinya kuli, buruh menanam sayur, jadi kuli buruh tanam teh dan kopi, serta tanaman keras lainnya,” kata Dedi.
Ia menegaskan, perubahan tersebut tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Justru, menurutnya, pendapatan warga harus meningkat seiring perubahan sektor tersebut.
“Mereka tetap tidak boleh kehilangan penghasilannya bahkan harus bertambah,” tegasnya.
Dedi juga menyebut bahwa secara variabel program tersebut sudah mulai dijalankan. Ke depan, tinggal memperluas cakupan serta memperkuat kolaborasi, termasuk melalui kebijakan tata ruang.
“Secara variabelnya kan sudah dijalankan sekarang, tinggal nanti jumlahnya ditambah, kolaboratifnya akan ditambah termasuk juga, bupati nanti ada perubahan tata ruang,” ucapnya.
Baca Juga:Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Ungkap Kebocoran PAD hingga Rp200 M, Pemkab Didesak Bentuk PansusKang Eful Dorong Ketahanan Pangan untuk Pemenuhan Gizi Keluarga
Ia secara tegas mengkritik kondisi tata ruang di Kabupaten Bandung yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama banjir.
“Karena jujur saja tata ruang Bandung ini salah, sudah gimana sawah dibuat jadi pabrik, banjirnya segini,” katanya.
Selain pembenahan tata ruang, Dedi juga menyoroti pentingnya optimalisasi lahan yang telah dibebaskan di kawasan rawan banjir.
Ia mendorong agar lahan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan danau sebagai solusi jangka panjang pengendalian banjir.
“Kemudian juga dulu kan sudah ada di tempat banjir itu sudah ada pembebasan tanah 3 hektar. Nah kalau itu biar nggak apa-apa sama provinsi dibangun danaunya. Serahkan sama kita, nanti kita bangun,” ujarnya.