JABAR EKSPRES – Tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah dinilai akan menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Pemerintah Kota Cimahi dalam beberapa tahun ke depan.
Di tengah kebutuhan menjalankan program pembangunan dan memenuhi janji politik kepala daerah, belanja pegawai, khususnya yang berkaitan dengan Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disebut perlu dikelola secara lebih cermat dan terukur.
Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sederhana.
Baca Juga:Bocah Main Lilin Saat Mati Lampu, 3 Rumah dan 1 Motor Ludes Terbakar di Bojonggede BogorRSUD KHZ Musthafa Ukir Sejarah, Layanan Trombolisis Pertama di Priangan Timur Selamatkan Pasien Stroke Akut
Menurut dia, pemerintah daerah memang memiliki kewajiban membiayai berbagai kebutuhan aparatur, namun pada saat yang sama harus memastikan anggaran tetap mampu menopang program-program pembangunan dan pelayanan publik.
Ia menilai beban belanja THL dan PPPK menjadi tantangan fiskal serius bagi Kota Cimahi. Pemkot didorong mencari terobosan pendapatan tanpa mengorbankan pelayanan publik dan janji politik kepala daerah.
“Kalau misalnya dikatakan membuang ruang fiskal, bisa jadi ada yang melihat seperti itu karena jumlah THL dan PPPK yang cukup besar. Tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya alasan, karena THL dan PPPK sudah diukur dan sudah ada perhitungannya tersendiri. Kuncinya adalah bagaimana kemudian dengan PPPK dan THL yang banyak itu bisa diefektifkan,” kata Arlan kepada Jabar Ekspres melalui WhatsApp, Sabtu (20/6/2026).
Arlan menegaskan, tantangan utama yang dihadapi Cimahi bukan sekadar besarnya belanja pegawai, melainkan bagaimana memastikan anggaran yang terserap mampu menghasilkan kinerja yang sebanding.
Efektivitas birokrasi, menurutnya, menjadi kata kunci agar beban belanja tidak berubah menjadi tekanan fiskal yang menghambat program pembangunan.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Cimahi untuk menerapkan prinsip efisiensi secara lebih ketat tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan Kota Cimahi benar-benar harus efektif dan efisien. Artinya, oke ada beban itu, tapi di sisi lain juga harus banyak melakukan penghematan. Namun penghematan itu jangan sampai mengurangi pelayanan kepada masyarakat dan jangan sampai mengurangi fungsi-fungsi pemerintahan,” ujarnya.
Baca Juga:Persebaya Rayakan Hari Jadi ke-99 dengan Semangat ‘Persebaya untuk Semua’Genjot Serapan Telur dan Ayam untuk Program MBG, Harga Peternak Mulai Terdongkrak
Menurut Arlan, kondisi fiskal yang dihadapi daerah saat ini menuntut langkah cepat, terutama melalui inovasi-inovasi jangka pendek yang dapat memperkuat kapasitas keuangan daerah.