JAKARTA, Holopis.com – Media asing menyorot ekonomi RI, namun Presiden Prabowo membalas dengan data dan klaim mengejutkan soal ketahanan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto merespons kritik tajam media asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia dengan menegaskan bahwa pemerintahannya bekerja berdasarkan data dan capaian nyata.
Kritik tersebut sebelumnya muncul dalam artikel The Economist berjudul “Archipelagoing Fast” yang menyoroti arah kebijakan ekonomi Indonesia dan kembali ramai diperbincangkan di ruang publik.
Prabowo menilai kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan tidak boleh dihindari.
Ia menegaskan pemerintah justru menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja.
“Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa,” ujar Prabowo seperti dikutip dari publikasi The Economist, Senin (15/6).
– Advertisement –
Ia menambahkan, setelah puluhan tahun berkecimpung di dunia militer dan politik, ia memahami bahwa kritik bukan hanya hal yang wajar, tetapi juga dibutuhkan dalam sistem demokrasi modern.
“Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat,” kata Prabowo.
Dalam tanggapannya, Prabowo juga menyinggung sejumlah kebijakan pemerintah yang sempat menjadi sorotan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, program tersebut bukanlah kebijakan yang menyimpang atau tidak lazim, melainkan bagian dari upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ia menyebut lebih dari 100 negara di dunia telah menjalankan program serupa dalam bentuk bantuan gizi atau makan sekolah.
“Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan,” ujarnya.
Selain MBG, pemerintah juga menjalankan berbagai program lain seperti peningkatan fasilitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat untuk keluarga miskin, hingga pembentukan lembaga Danantara.
Prabowo menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang sedang direalisasikan pemerintah.
“Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu,” katanya.
Menanggapi kritik terhadap kondisi ekonomi nasional, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia masih berada dalam posisi yang relatif kuat dibandingkan banyak negara lain, meski menghadapi tekanan global akibat geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Ia menyebut Indonesia tetap mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen dan bahkan berada di posisi teratas di antara negara G20 pada kuartal pertama 2026.
“Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20 pada kuartal I 2026,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pertumbuhan tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.
Pemerintah, kata dia, menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8 persen melalui berbagai reformasi struktural.
“Puas dengan kondisi saat ini berarti stagnasi, dan itu bukan jalan yang akan kami pilih,” tegasnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Prabowo juga menyoroti sejumlah indikator fiskal yang menurutnya tetap terjaga dengan baik.
Defisit anggaran disebut masih berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rasio utang terhadap PDB dinilai lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.
Pemerintah juga mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, serta memperketat pengawasan terhadap praktik penyelundupan.
Dalam bidang energi dan ketahanan nasional, Prabowo menekankan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.
Strategi tersebut dilakukan melalui pengembangan biodiesel B50, percepatan kendaraan listrik, serta perluasan energi surya.
Selain itu, pemerintah juga membangun kilang baru, memperkuat cadangan energi strategis, dan mendorong legalisasi produksi minyak rakyat agar pelaku kecil dapat masuk ke sektor formal.
“Pemerintah terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Selain isu ekonomi, Prabowo juga merespons kritik terkait kualitas demokrasi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap merupakan negara demokrasi yang berfungsi dan akan terus dipertahankan.
Ia menyebut dirinya terpilih melalui pemilu yang demokratis dengan dukungan lebih dari 90 juta pemilih pada Pilpres 2024.
“Saya terpilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia melalui pemilu yang bebas dan adil,” ujarnya.
Menurutnya, demokrasi Indonesia memiliki karakter tersendiri yang menekankan kerja sama, stabilitas, dan pencapaian hasil nyata bagi rakyat.
Ia juga menolak pandangan yang membandingkan Indonesia secara negatif dengan negara lain.
“Kami memilih jalan yang berbeda,” katanya.
Prabowo menambahkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya menghasilkan kebuntuan politik, tetapi harus mampu menciptakan solusi konkret bagi masyarakat.
Dalam penjelasannya, Prabowo juga menyoroti persoalan struktural dalam ekonomi rakyat, seperti ketergantungan petani pada tengkulak dan tingginya biaya distribusi barang bersubsidi di pedesaan.
Ia menyebut pemerintah sedang memperkuat koperasi desa, menyederhanakan regulasi pupuk, serta mempercepat distribusi bantuan pertanian.
Pemerintah juga telah menyederhanakan 145 aturan distribusi pupuk menjadi satu regulasi agar penyaluran lebih cepat.
Selain itu, lebih dari 77 ribu pompa air telah disalurkan untuk mendukung produktivitas pertanian.
“Ini bukan teori ekonomi yang abstrak. Ini adalah perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat,” kata Prabowo.
Ia juga menyebut nilai tukar petani telah mencapai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir sebagai indikator keberhasilan kebijakan di sektor pangan.
Di akhir pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja berdasarkan hasil yang terukur dan dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar retorika politik.
Ia menyebut pemerintah terbuka terhadap kritik, namun tetap fokus pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi rakyat Indonesia.
“Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun,” ujarnya.
Dengan respons tersebut, pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia tetap berada pada jalur reformasi struktural, penguatan ketahanan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan global yang terus berubah.