JABAR EKSPRES – Pemprov Jawa Barat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pemprov juga telah mengucurkan anggaran khusus ke BPS Jawa Barat untuk pemutakhiran data.
Hal itu diungkapkan Sekda Jabar Herman Suryatman, Senin (27/4/2026). Ia menguraikan, Sensus Ekonomi itu juga bakal memberikan manfaat postif ke Pemprov, terutama soal update data.
“Saya kira itu bagus ya. Karena akan memontret kondisi perekonomian Jawa Barat. Tentu Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung,” katanya.
Baca Juga:Bandung Jadi Kota Pertama untuk Sensus Ekonomi 2026, Sasar Pelaku Usaha dan MBGSensus Ekonomi 2026 KBB Libatkan Semua Sektor, dari Perdagangan hingga Digital
Herman melanjutkan, data hasil sensus itu juga dibutuhkan Pemprov. Itu bisa menjadi input perumusan kebijakan.
Menurut Herman, Pemprov Jawa Barat sendiri juga telah mengalokasikan anggaran khusus kolaborasi dengan BPS, nilainya sampai Rp10 miliar.
“Itu fokusnya sinergi Bappeda dengan BPS untuk melakukan update DTSEN. Karena kalau semua desa kecamatan itu kan butuh dana yang cukup besar,” cetusnya.
Nantinya akan dipilih kecamatan hingga desa yang punya kedalaman persoalan kemiskinan dan pengangguran. Jadi prioritasnya DTSEN untuk kecamatan dan desa di 27 kabupaten kota dengan angka kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi.
Data itu akan diolah sehingga nanti menjadi rekomendasi untuk menentukan kebijakan yang tepat. “Karena dengan data yang baik akan ada keputusan yang baik,” katanya.
Apalagi saat ini ekosistem ekonomi tengah berkembang, muncul sektor-sektor ekonomi baru yang belum terpetakan.
Contohnya adalah e-commerce dan ekonomi digital lain, potensinya besar tapi belum begitu terpetakan di Jawa Barat.
Baca Juga:Diklami Bermanfaat untuk Pengusaha, BPS Siapkan Sensus Ekonomi 2026Wakil Wali Kota Cimahi: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Senjata Strategis Atur Investasi & UMKM
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memulai Sensus Ekonomi 2026. Di Jawa Barat, sensus bakal menyasar sekitar 5,5 juta pelaku usaha termasuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sensus di Jawa Barat dimulai Kamis (23/4) dan Kota Bandung termasuk menjadi yang perdana di Indonesia, dilakukan sekaligus sesi sosialisasi di Balai Kota Bandung.
Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menuturkan, Kota Bandung merupakan salah satu mesin ekonomi di Jawa Barat dan termasuk di Indonesia karenanya potensinya tentu cukup besar. Geliat ekonominya patut dipotret. (son)