BANDUNG – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjamin pembiayaan siswa tidak lolos SMA/SMK negeri hanya ke sekolah swasta umum menuai kritik keras. Kebijakan tersebut dinilai diskriminatif karena sepenuhnya mengabaikan Madrasah Aliyah (MA) Swasta.
Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat, Dr. H. Saepuloh, M.Pd., menegaskan kebijakan di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi itu menciptakan ketidakadilan bagi ribuan siswa yang memilih pendidikan berbasis keagamaan.
“Kami mempertanyakan, mengapa siswa yang masuk SMA/SMK swasta mendapat bantuan pembiayaan dari Pemprov Jabar, sementara siswa Madrasah Aliyah Swasta tidak? Mereka sama-sama anak Jawa Barat, sama-sama menempuh pendidikan menengah,” tegas Saepuloh, kepada Jabar Ekspres, Kamis (25/6/2026).
Baca Juga:Marak Kekerasan Seksual di Kampus, Respons Perguruan Tinggi Dinilai Kurang Serius70 Ribu Siswa Tak Tertampung, Madrasah Aliyah Dianaktirikan
Menurutnya, kebijakan ini secara tersirat “mendorong” siswa yang tidak diterima di sekolah negeri untuk memilih SMA/SMK swasta jika ingin mendapatkan bantuan. Akibatnya, Madrasah Aliyah Swasta dikhawatirkan akan kehilangan pendaftar secara signifikan.
“Jika dibiarkan, banyak MA swasta akan kesulitan memperoleh siswa baru. Lama-kelamaan, keberlangsungan lembaga pendidikan Islam yang telah lama berperan mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter generasi muda terancam,” ujarnya.
Pergunu Jabar menolak alasan bahwa Madrasah Aliyah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama sehingga tidak menjadi tanggung jawab pemda. Menurut Saepuloh, yang menjadi prioritas utama adalah nasib anak-anak Jawa Barat, bukan sekadar urusan kewenangan administratif.
“Jangan cuci tangan dengan dalih kewenangan. Ini soal hak anak Jabar untuk mendapat akses pendidikan yang adil dan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerahnya, termasuk yang memilih sekolah berbasis agama,” tegasnya.
Pergunu Jawa Barat mendesak Gubernur Dedi Mulyadi segera merevisi kebijakan tersebut dan memasukkan Madrasah Aliyah Swasta ke dalam skema bantuan. Langkah itu dinilai krusial untuk menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan pendidikan. “Kami berharap Pak Gubernur tidak menutup mata terhadap aspirasi dunia pendidikan Islam. Pendidikan agama adalah bagian penting pembangunan SDM. Jangan sampai muncul kesan Pemprov Jabar kurang peduli terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan,” pungkas Saepuloh. (bbs)