JABAR EKSPRES – Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar kegiatan Early Warning System (EWS) atau Sistem Kewaspadaan Dini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini diikuti para penyuluh agama dan penghulu di Kabupaten Tasikmalaya, serta ribuan peserta dari Kantor Urusan Agama (KUA) se-Jawa Barat yang mengikuti secara daring.
Program yang digelar serentak di berbagai daerah di Jawa Barat tersebut bertujuan memperkuat kapasitas penghulu dan penyuluh agama dalam mendeteksi serta memitigasi potensi konflik sosial yang berdimensi keagamaan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Hadir sebagai narasumber utama Direktur Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah Kementerian Agama RI, Dr. H. Arsad Hidayat, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Asep Barhia.
Baca Juga:Miris! Hampir 300 Dapur MBG di Tasikmalaya Beroperasi, Baru 9 Kantongi PBGKelapa Parut Tembus Eropa, Produk Olahan Makin Kompetitif di Pasar Global
Kepala Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, Asep Barhia, menilai kegiatan ini sangat penting mengingat Kabupaten Tasikmalaya memiliki dinamika sosial keagamaan yang cukup tinggi. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, Tasikmalaya juga dikenal sebagai daerah dengan ribuan pesantren dan keberagaman latar belakang masyarakat.
Menurutnya, keberagaman merupakan modal sosial yang sangat berharga apabila dirawat dengan baik. Namun sebaliknya, jika tidak dikelola dengan bijak, perbedaan dapat menjadi pemicu munculnya gesekan di tengah masyarakat.
“Keberagaman itu modal sosial yang sangat kuat. Tetapi ketika tidak dirawat, bisa menjadi pemantik perpecahan. Melalui kegiatan ini para penghulu dan penyuluh dibekali kemampuan untuk memitigasi berbagai persoalan keagamaan agar dapat dicegah sejak dini,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, program Early Warning System merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang bertujuan membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik sosial keagamaan. Dengan kemampuan identifikasi yang baik, para petugas di lapangan diharapkan mampu melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum konflik berkembang.
“Kita ingin ketika ada gejala atau potensi persoalan di masyarakat, bisa segera diidentifikasi dan dimitigasi. Dengan begitu hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah sejak awal,” katanya.
Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah Kemenag RI, Dr. H. Arsad Hidayat, meminta seluruh kepala KUA dan penyuluh agama untuk aktif memantau dinamika sosial keagamaan di wilayah masing-masing.