JABAR EKSPRES – Memasuki usia 25 tahun, Kota Cimahi dihadapkan pada ujian penting, membuktikan bahwa keterbatasan fiskal tidak otomatis menjadi penghambat pembangunan.
Di tengah tekanan anggaran dan menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan dorongan untuk membangun kemandirian ekonomi.
Situasi itu memaksa Pemerintah Kota Cimahi menyusun ulang skala prioritas pembangunan. Ruang fiskal yang terbatas membuat pemerintah daerah tidak leluasa menjalankan seluruh program secara bersamaan, sementara tekanan kebutuhan publik terus berjalan.
Baca Juga:Bocah Main Lilin Saat Mati Lampu, 3 Rumah dan 1 Motor Ludes Terbakar di Bojonggede BogorRSUD KHZ Musthafa Ukir Sejarah, Layanan Trombolisis Pertama di Priangan Timur Selamatkan Pasien Stroke Akut
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi, Hendra Gunawan, mengatakan kondisi fiskal menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Menurut dia, di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD telah menetapkan tiga sektor utama sebagai prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Prioritas yang utama yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota beserta DPRD Kota Cimahi, bahwa itu menitikberatkan kepada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” kata Hendra saat ditemui usai refleksi 25 Tahun Kota Cimahi di Hotel Tjimahi, Jalan Jenderal H. Amir Machmud, Cimahi Tengah, Rabu, 17 Juni 2026.
Hendra menambahkan, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah semakin terasa dalam satu hingga dua tahun terakhir. Salah satu penyebab utamanya adalah berkurangnya dana transfer ke daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp238 miliar.
Kondisi itu, pada akhirnya, mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam situasi seperti ini, kemampuan menentukan prioritas menjadi kunci agar layanan dasar tetap berjalan.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, menegaskan bahwa penurunan dana transfer dari pusat ke Kota Cimahi merupakan hal yang unpredictable.
“Jadi tidak tidak bisa diprediksi, karena situasi dan kondisi yang selalu berubah dan kemudian dipengaruhi dengan situasi global. Jadi sebenarnya menurut saya hal tersebut juga sudah terbaca dari awal ketika misalnya Pak Prabowo mengatakan berbicara efektif dan efisien. Berbicara efisiensi istilahnya,” ujarnya saat dikonfirmasi Jabar Ekspres via WhatsApp, Sabtu 20 Juni 2026.