JABAR EKSPRES — Fenomena minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik di Bandung yang ramai dikeluhkan warga di media sosial, kini mendapat sorotan dari kalangan pengamat kebijakan publik.
Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Billy Martasandy, menilai kondisi “Bandung gelap” bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola layanan dasar di tingkat pemerintah daerah.
Menurut Billy, penerangan jalan merupakan layanan publik yang bersifat fundamental dan berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat. Ketika fungsi tersebut tidak berjalan optimal, maka dampaknya meluas, mulai dari aspek keamanan hingga psikologis warga.
Baca Juga:Pemerintah Tingkatkan Koordinasi Demi Keamanan Kapal Indonesia di Selat HormuzAnalis Sebut Ekonomi Indonesia Tahan Tekanan Global, Investor Mulai Ambil Sikap Defensif
“Ini bukan hanya soal lampu mati, tapi soal kehadiran negara di ruang publik. Ketika jalan gelap, masyarakat merasa tidak dilindungi. Ada rasa cemas, was-was, bahkan ketidakpercayaan terhadap layanan pemerintah,” ujarnya.
Billy menjelaskan, dalam perspektif kebijakan publik, persoalan seperti PJU seharusnya dapat diantisipasi melalui sistem pemeliharaan yang terjadwal dan respons cepat terhadap laporan masyarakat. Namun, yang terjadi saat ini justru menunjukkan adanya celah dalam sistem monitoring dan evaluasi.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi antara laporan warga di media sosial dengan sistem aduan resmi pemerintah.
Menurutnya, banyaknya keluhan di platform digital seperti TikTok dan akun komunitas seperti Bdg.bangor seharusnya bisa dijadikan data awal untuk tindakan cepat.
“Hari ini, media sosial itu sudah jadi early warning system. Ketika keluhan menumpuk di sana, artinya ada masalah yang tidak tertangani di jalur formal. Pemerintah harus adaptif membaca itu,” katanya.
Lebih jauh, Billy mengingatkan bahwa kondisi jalan gelap berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan kualitas hidup warga kota.
“Penerangan itu bagian dari infrastruktur rasa aman. Kalau ini dibiarkan, dampaknya bisa sistemik—orang jadi enggan beraktivitas malam hari, ekonomi malam terganggu, dan kota kehilangan daya hidupnya,” jelasnya.
Baca Juga:Bukti Daya Beli Kuat, Uang Beredar di Lebaran Capai Rp1.370 TriliunPrioritaskan Rakyat, Harga BBM Subsidi Dijaga Tetap Stabil di Tengah Gejolak Global
Ia pun mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi PJU, sekaligus membangun sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses masyarakat.