JABAR EKSPRES – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tingkat Kabupaten Bandung di Gedung Moh. Toha, Soreang, Rabu (13/5/2026), berlangsung kondusif dengan menonjolkan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Selain isu kesejahteraan buruh, Pemkab Bandung juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong keterlibatan dunia usaha dalam penanganan darurat sampah.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh di Kabupaten Bandung selama ini berjalan baik karena dibangun melalui komunikasi intensif dan penyelesaian masalah secara bersama.
Baca Juga:Prodi KPI UNIK Cipasung Bekali Mahasiswa Skill Jurnalistik Profesional175 Calon Haji Kabupaten Tasikmalaya Kloter 29 Siap Diberangkatkan ke Tanah Suci
“Tripartit di Kabupaten Bandung hubungannya relatif lancar dan baik sebab kami selalu mengedepankan kolaborasi untuk mencari solusi. Jadi antara pemerintah, APINDO, dan serikat buruh sering kumpul bersama dalam menyelesaikan masalah,” ujar Dadang.
Menurutnya, kesejahteraan buruh dan kemajuan perusahaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ia menilai perusahaan yang berkembang harus diikuti pemenuhan hak pekerja, termasuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Kalau perusahaannya maju, buruh juga ikut sejahtera. Demikian juga ketika buruhnya sejahtera, perusahaan pasti maju. Maka hak-hak pekerja harus ditunaikan, misalnya dengan memberikan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan,” katanya.
KDS sapaan akrabnya menambahkan, Pemkab Bandung telah meminta seluruh perusahaan memastikan pekerjanya terlindungi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan terus melakukan pengawasan serta menjadi fasilitator ketika muncul persoalan hubungan industrial.
Ia juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Bandung. Dari total produksi sekitar 1.800 ton sampah per hari, baru sekitar 500 ton yang dapat diolah.
“Artinya masih ada sisa sekitar 1.300 ton. Makanya kita meminta kepada para perusahaan supaya minimal bisa mengolah sampah mereka sendiri,” ujarnya.
Baca Juga:Gudang Oli Bekas di Gunung Putri Bogor Ludes Terbakar, Dipicu Oli Mendidih dan MeluberBupati Tasikmalaya Rotasi Empat Pejabat Eselon II, Jabatan Kadinkes Kini Kosong
Sebagai langkah konkret, Dadang mendorong perusahaan memanfaatkan RDF (Refuse Derived Fuel) hasil pengolahan sampah sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.
Pemkab Bandung, kata dia, siap memberikan insentif berupa pengurangan pajak tahunan bagi perusahaan yang bersedia menggunakan RDF.
“Jika perusahaan bersedia menggunakan RDF sebagai pengganti batu bara, kami dari pemerintah akan memberikan apresiasi berupa pengurangan pajak setiap tahunnya. Sejauh ini ada dua perusahaan yang sudah melakukan MoU dengan kami,” ungkapnya.