JABAR EKSPRES – Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Ciamis tahun 2025 menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat setempat sebesar Rp1,3 juta per bulan. Data ini diungkap oleh Pengamat Sosial Politik Kabupaten Ciamis, Endin Lidinilah, berdasarkan rilis resmi BPS.
Endin merinci komposisi pengeluaran tersebut ke dalam tiga kelompok masyarakat. Sebanyak 40 persen masyarakat dengan kategori terbawah memiliki pengeluaran rata-rata hanya Rp700 ribu per bulan. Kelompok 40 persen masyarakat menengah mengeluarkan rata-rata Rp1,1 juta per bulan. Sementara kelompok 20 persen teratas membelanjakan rata-rata Rp2,9 juta per bulan.
Dalam keterangannya, Endin menyatakan bahwa angka-angka ini menggambarkan masih jauhnya tingkat kesejahteraan umum dari tujuan berdirinya negara. Ia menyoroti bahwa masyarakat di kelompok terbawah dan menengah, yang jumlahnya mencapai 80 persen, hanya memiliki pengeluaran antara Rp700 ribu hingga Rp1,1 juta per bulan. Di tengah peringatan hari ulang tahun Kabupaten Ciamis, Endin menilai data BPS itu seharusnya menjadi pendorong semangat bagi pentahelix Ciamis, terutama pemerintah daerah.
Baca Juga:Perluas Pemanfaatan Energi Bersih di Kapal Pengangkut Minyak, Pertamina Pangkas Emisi 79 Ton Karbon per TahunPemkab Tasikmalaya Siap Bangun 39 TK Negeri, DPRD : Langkah Progresif!
“Pemda wajib bekerja ekstra keras dan mengerahkan segala kemampuan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Saya juga mengingatkan agar bupati tidak kehilangan orientasi dan tetap fokus pada visi-misi yang diemban sebagai amanah rakyat,” katanya Minggu (14/6/2026).
Selain soal angka pengeluaran secara umum, Endin menyoroti temuan ironis lainnya. Data BPS mengungkap bahwa pengeluaran masyarakat Ciamis untuk rokok dan tembakau tergolong sangat besar, yakni rata-rata mencapai Rp113 ribu per bulan. Besaran ini bahkan mengalahkan pengeluaran untuk komoditas pangan pokok seperti padi-padian, telur, daging, dan susu yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh asupan gizi tubuh.
Endin menegaskan bahwa fenomena ini merupakan masalah serius yang harus segera dicarikan solusinya. Ia menyerukan agar Pemerintah Daerah Ciamis bersama masyarakat dan kalangan perguruan tinggi turut serta dalam merumuskan langkah-langkah penyelesaian. “Hal itu supaya kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur dari angka pengeluaran, tetapi juga dari kualitas belanja yang berpihak pada kebutuhan dasar kesehatan,” tegasnya. (CEP)