JAKARTA, HOLOPIS.COM – Penolakan pembangunan SPPG datang dari BEM UI dan IPB. Namun, Rektor IPB justru tetap melanjutkan rencana pembangunan dapur program MBG di kampus.
Penolakan terhadap rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan kampus kian meluas.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan pihaknya menolak kebijakan pembangunan SPPG di kampus karena dinilai tidak tepat sasaran.
Menurutnya, kampus seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan justru dialihkan pada program yang dianggap di luar prioritas utama perguruan tinggi.
– Advertisement –
Athof, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa penolakan tersebut bukan berarti menolak program MBG secara keseluruhan.
Ia mengakui program tersebut memiliki tujuan baik, namun implementasinya di kampus dinilai kurang relevan dengan kebutuhan mendasar civitas akademika.
“Masalahnya, jika tidak tepat sasaran, yang dikorbankan adalah fasilitas kampus yang tidak diperbaiki, biaya pendidikan yang makin tinggi, serta kesejahteraan dosen yang tetap terabaikan,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan tersebut mencerminkan kekeliruan dalam menentukan prioritas pendidikan tinggi.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih mendorong peningkatan dana riset dan kesejahteraan tenaga pengajar agar mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif.
“Kebijakan ini cenderung jangka pendek. Sementara kualitas pendidikan yang menentukan daya saing lulusan justru belum menjadi fokus utama,” tambahnya.
Nada serupa juga disampaikan oleh mahasiswa IPB.
Presiden Mahasiswa IPB University, Abdan Rofi, menegaskan kampus bukan tempat yang tepat untuk mengelola dapur program MBG.
Ia menilai fungsi utama perguruan tinggi adalah sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan sebagai pelaksana proyek layanan pangan.
“Instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual bukan untuk proyek tumbal. Tolong jangan terlalu memaksa,” kata Abdan.
Ia juga menolak anggapan bahwa pengelolaan dapur MBG dapat disamakan dengan laboratorium hidup untuk kepentingan riset.
Menurutnya, pendekatan tersebut tidak tepat dan berpotensi mengaburkan fungsi utama kampus.
Sebagai tindak lanjut, mahasiswa IPB berencana menyampaikan aspirasi penolakan tersebut kepada pihak rektorat melalui aliansi BEM di tingkat kampus.
Namun, di tengah penolakan mahasiswa, pihak kampus IPB justru tetap melanjutkan rencana pembangunan SPPG.
Rektor IPB, Alim Setiawan Slamet, menyatakan bahwa keterlibatan kampus dalam program MBG memiliki nilai strategis, terutama dalam pendekatan berbasis ilmu pengetahuan.
Menurutnya, SPPG dapat menjadi bagian dari solusi berbasis riset untuk menjawab persoalan gizi nasional.
Ia menilai kampus memiliki kapasitas untuk memastikan program berjalan secara terukur dan berbasis data.
“Kampus memastikan desain, implementasi, hingga evaluasi dilakukan secara ilmiah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Alim juga menjelaskan bahwa pengelolaan dapur MBG oleh kampus dapat diintegrasikan dengan sistem pangan secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga konsumsi.
Dengan demikian, program tersebut tidak hanya sebatas penyediaan makanan, tetapi juga menjadi model inovasi dalam sistem pangan nasional.
Sebelumnya, IPB bahkan telah menyatakan kesiapan membangun SPPG di wilayah Bogor mulai Mei 2026.
Pembangunan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah yang didorong oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Perdebatan ini diperkirakan masih akan berlanjut seiring dengan rencana implementasi program MBG di berbagai kampus di Indonesia.
Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan program pemenuhan gizi nasional, namun di sisi lain, mahasiswa menuntut agar kebijakan tetap berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental.
– Advertisement –