JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menyuarakan langsung berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, dalam audiensi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, Rabu (13/5).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian APKASI, Dadang menekankan bahwa kebijakan penataan tenaga non-ASN dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu disertai solusi konkret agar tidak menjadi tekanan baru bagi keuangan daerah.
Menurutnya, banyak pemerintah kabupaten kini menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya beban belanja pegawai seiring pelaksanaan kebijakan tersebut.
Baca Juga:Libur Panjang Isa Almasih, Jalur Wisata Puncak Bogor Diserbu 10 Ribu KendaraanPikap Tabrak Dua Motor di Tanjakan Selarong Puncak Bogor, Satu Pengendara Luka Berat
“APKASI mendorong adanya koordinasi lintas kementerian agar pembiayaan PPPK tidak membebani kapasitas keuangan daerah,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).
Selain menyoroti persoalan fiskal, ia juga meminta pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), terutama dalam urusan mutasi, rotasi, hingga penempatan jabatan strategis.
Ia menilai, kebutuhan birokrasi di daerah kerap membutuhkan keputusan cepat agar pelayanan publik tetap optimal, sehingga kebijakan ASN dinilai perlu lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.
“Daerah membutuhkan kebijakan yang lebih responsif agar reformasi birokrasi bukan sekadar administratif, tetapi benar-benar mendukung pelayanan masyarakat,” katanya.
MenPAN-RB Rini Widyantini menyambut aspirasi tersebut dan memastikan pemerintah pusat membuka ruang evaluasi terhadap berbagai tantangan implementasi reformasi birokrasi di daerah.
Menurut Rini, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang tetap menjaga arah reformasi birokrasi nasional tanpa mengabaikan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat berupaya menghadirkan solusi yang seimbang antara kebutuhan reformasi birokrasi dan kemampuan daerah,” ungkapnya.
Baca Juga:Niat Antar Paket, Kurir di Cibinong Bogor Malah Temukan Mayat Membusuk dalam KontrakanToyota Avanza Terbakar di Tol Jagorawi Bogor, Diduga Dipicu Korsleting Kelistrikan
Audiensi tersebut menjadi momentum bagi APKASI untuk mendorong lahirnya kebijakan ASN yang lebih proporsional, dengan mempertimbangkan keberlanjutan anggaran daerah sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kabupaten.