JABAR EKSPRES – Anak putus sekolah kelompok usia 7-19 tahun di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data per April 2026 angkanya sekitar 4.400 orang. Sedangkan data Anak Tidak Sekolah (ATS) angkanya sekitar 28 ribu. Jumlah tersebut dinilai masih tinggi dan merupakan ancaman serius bagi daerah di masa mendatang.
“Angka 4.400 ini tentu merupakan angka psikologis ya. Meski mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya tetap saja angka itu merupakan angka yang serius, karena sekolah atau pendidikan merupakan manifestasi dari banyak aspek kehidupan,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, Rabu (29/4/2026)
Asep menyebut, masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Tasikmalaya mengindikasikan adanya sesuatu yang salah.
Baca Juga:Imbas Insiden Bekasi Timur, KAI Refund 100 Persen Tiket KA Jarak JauhBidik PAD Aset Daerah, Pemkab Tasikmalaya Bakal Optimalkan BUMD
Soal salahnya dimana, kata dia, harus dicari dan dipetakan, persoalan pendidikan biasanya sangat kompleks, mulai dari keterbatasan akses, kondisi ekomomi keluarga hingga pengaruh lingkungan.
“Harus kita cari tau penyebabnya, misal di wilayah perkotaan potensi masalahnya apa, kalau akses atau minimnya sarpras (sarana dan prasarana) kan kemungkinannya kecil. Berbeda dengan di perkampungan yang masih sangat mungkin ada kendala itu. Artinya, persoalannya tidak dapat di generalisir,” katanya.
Asep juga memastikan, DPRD khususnya Komisi IV yang menjadi mitra eksekutif di bidang pendidikan berkomitmen untuk bersama-sama mencari solusi dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan, termasuk dalam upaya menekan angka anak putus sekolah tersebut.
“Sekali lagi, persoalan pendidikan ini selalu kompleks, penyelesaiannya pun harus kolaboratif. Untuk itu, DPRD sangat terbuka untuk itu. Apalagi pemkab sudah merespon dengan membentuk Satgas Penanggulangan Anak Tidak Sekolah atau Putus Sekolah. Semoga langkah tersebut betul-betul dijalankan dengan penuh keseriusan,” harapnya.
Tingginya angka anak putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS) jika dibiarkan tanpa solusi akan menjadi ancaman nyata akan tingginya beban sosial ekonomi di masa depan.
“Pendidikan itu sangat penting, karena merupakan instrumen utama yang dapat memutus rantai kemiskinan. Pendidikan juga mampu mendorong mobilitas sosial masyarakat menuju taraf hidup yang lebih sejahtera,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Seperti diketahui, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, sebelumnya memastikan bahwa pemkab Tasikmalaya telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Anak Tidak Sekolah. Pemkab juga sudah melakukan koordinasi lintas sektor bersama seperti dengan Kemenag, dan Forum PKBM.