HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto disebut memberi perhatian khusus terhadap anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sempat terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Pemerintah menduga penurunan harga tersebut tidak sepenuhnya dipengaruhi mekanisme pasar dan berpotensi terkait praktik permainan harga.
Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis (18/6/2026).
Menurut Amran, Prabowo langsung menghubunginya ketika mengetahui adanya penurunan harga TBS yang diterima petani sawit.
“Kami ditelepon beliau dan disampaikan, ‘Pak Mentan kenapa terjadi penurunan?’ Saya katakan kepada beliau, ini anomali,” ujar Amran.
Amran menjelaskan kepada Presiden bahwa kondisi tersebut dinilai janggal. Sebab, pada saat harga tandan buah segar mengalami penurunan, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global justru sedang meningkat. Selain itu, nilai tukar dolar AS juga disebut mengalami penguatan sekitar 10 persen.
– Advertisement –
Dengan kondisi tersebut, menurut Amran, secara ekonomi seharusnya harga TBS tidak mengalami penurunan.
“Ini tidak masuk akal,” tegasnya.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian Pertanian menggelar pertemuan dengan pelaku industri sawit dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam forum tersebut, pemerintah mengundang sekitar 700 perusahaan dari total 1.900 pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Tanah Air.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam jika terdapat praktik yang merugikan petani sawit, khususnya petani plasma yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai produksi sawit nasional.
“Nah, ini kami minta jangan bermain-main. Jangan korbankan rakyat. Petani plasma itu 15 juta, dengan seluruh keluarganya diperkirakan 30 juta orang,” katanya.
Ia menambahkan, arahan Presiden Prabowo sangat jelas, yakni memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada petani dan menjaga agar mereka tidak menjadi pihak yang dirugikan.
Dari hasil evaluasi pemerintah, ditemukan 274 pabrik kelapa sawit yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai kondisi pasar.
Namun setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, sebagian besar perusahaan tersebut mulai melakukan penyesuaian harga.
“Dari 274 itu sekarang sudah menaikkan. Yang masih belum ada kurang lebih 100 perusahaan atau sekitar 5 sampai 10 persen,” imbuh Amran.
Menurutnya, sekitar 90 persen harga TBS saat ini sudah kembali mendekati kondisi normal dan proses pemulihan diperkirakan masih akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
Kementan Gandeng Aparat Penegak Hukum
Untuk mempercepat proses penyesuaian harga, Kementerian Pertanian juga melibatkan aparat penegak hukum.
Amran mengungkapkan pihaknya telah mengirim surat kepada Kapolri untuk menindaklanjuti temuan terkait perusahaan yang belum menyesuaikan harga TBS.
“Kami langsung pada hari itu juga mengirim surat ke Pak Kapolri bahwa ini harus ditindaklanjuti. Tembusannya ke Kapolda di wilayah masing-masing dan Direktorat Kriminal Khusus,” terangnya.
Menurut Amran, langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Jumlah perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga terus berkurang dan pemerintah optimistis kondisi pasar akan kembali normal dalam waktu dekat.
Selain langkah jangka pendek, pemerintah juga tengah menyiapkan perbaikan tata niaga sawit melalui sistem yang lebih terintegrasi.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menutup potensi kebocoran dalam rantai perdagangan sawit nasional.
“Harapannya, sistem satu pintu ini bisa mengangkat kesejahteraan petani Indonesia dan menghindari kebocoran-kebocoran. Insyaallah harga TBS ke depan lebih baik,” kata Amran.
Pemerintah berharap perbaikan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat dapat menciptakan harga yang lebih adil bagi petani sawit sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit nasional yang menjadi salah satu penopang ekspor Indonesia.