JABAR EKSPRES – Kekhawatiran terhadap meningkatnya gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja mendorong Pemerintah Kota Cimahi memperkuat langkah pencegahan. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi menyeluruh yang menyasar sekolah, tenaga pendidik, siswa, hingga orang tua.
Langkah tersebut diambil menyusul fenomena yang juga terjadi di wilayah sekitar. Di Kota Bandung, hampir 49 persen atau sekitar 71.433 siswa SMP terindikasi mengalami masalah kesehatan mental seperti ansietas dan depresi.
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Cimahi, Kusnia Rustiani, menegaskan pentingnya membangun ketahanan mental anak sejak dini agar tidak mudah rapuh.
Baca Juga:Wamenkop Optimis Kopdes Merah Putih Dapat Bangkitkan Ekonomi Desa, Fokus Percepatan ImplementasiSistem Coretax Picu Maraknya Joki Pajak, Purbaya Janji akan Benahi
Menurutnya, pemerintah telah menjalankan berbagai upaya preventif melalui edukasi berkelanjutan di lingkungan pendidikan dan keluarga.
“Guru di sekolah, guru BK siap sedia membantu mereka. Orang tua yang menyayangi mereka, yang kita bina terus, seharusnya seperti apa di rumah. Kemudian pembinaan di sekolah,” ujarnya saat diwawancarai Jabar Ekspres di ruang kerjanya, Senin (7/4/2026).
Berdasarkan data UPTD PPA, sepanjang 2025 tercatat 82 kasus kekerasan terhadap anak dengan tren fluktuatif setiap bulan. Kasus tertinggi terjadi pada Maret sebanyak 17 kasus, diikuti Agustus 13 kasus, dan Oktober 11 kasus.
Sementara itu, Februari menjadi bulan dengan kasus terendah, yakni dua kasus. Mayoritas kasus didominasi kekerasan terhadap anak (KTA) dan kekerasan terhadap perempuan (KTP), tanpa ditemukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Memasuki awal 2026, hingga Maret tercatat 16 kasus kekerasan. Februari menjadi bulan dengan angka tertinggi, yakni delapan kasus, disusul Maret lima kasus dan Januari tiga kasus.
“Secara umum, kasus didominasi KTA dan KTP, tanpa temuan TPPO, dengan tren yang masih fluktuatif di awal tahun,” jelasnya.
Dari sisi psikologis, Tenaga Ahli Psikolog Klinis UPTD PPA Cimahi, Yukie Agustia Kusmala, menjelaskan pendekatan penanganan dilakukan melalui dua jalur utama, yakni penanganan berbasis laporan dan pencegahan.
Baca Juga:Di Tengah Penutupan Selat Hormuz, Mentan: Ada Negara Minta Impor Pupuk Urea IndonesiaStok Beras Indonesia Aman Capai 4,5 Juta Ton di Tengah Gejolak Timur Tengah
Ia menuturkan, program pencegahan banyak difokuskan pada usia sekolah dasar melalui sosialisasi sekolah ramah anak, peningkatan kapasitas guru BK, serta penguatan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang kini telah tersedia di setiap jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.