JABAR EKSPRES – Komisi V DPRD Jawa Barat mempercepat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun 2025. Dalam proses tersebut, komisi menyoroti capaian sejumlah indikator strategis yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam.
Pembahasan LKPJ dilakukan setelah rapat paripurna beberapa hari lalu. Dokumen pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan itu dibahas secara menyeluruh oleh DPRD, dimulai dari tingkat komisi dan selanjutnya akan dilanjutkan ke tingkat Panitia Khusus (Pansus).
Komisi V menjadi salah satu yang aktif membedah kinerja pemerintah daerah, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi ruang lingkup dan mitra kerja komisi.
Baca Juga:Dari Desa Terdampak Bencana ke Mandiri Energi, Program Pertamina Ubah Nasib WargaPuncak Diserbu! Volume Kendaraan Naik 70%, Jalur Puncak-Cianjur Padat Merayap
Sepanjang 2025, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencatatkan kinerja yang cukup baik. Bahkan, beberapa indikator berhasil mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, capaian tersebut justru menjadi perhatian Komisi V untuk dianalisis lebih lanjut.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menuturkan bahwa indikator yang melampaui target perlu dikaji secara komprehensif. Hal itu penting untuk memastikan apakah capaian tersebut berasal dari kinerja yang optimal atau justru karena penetapan target yang kurang tepat.
“Ini tengah kami dalami, faktor target yang rendah atau memang kinerja program yang baik,” cetusnya, Kamis (2/4).
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sejumlah indikator telah ditetapkan untuk tahun 2025. Di antaranya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,42–6,99 persen, tingkat kemiskinan 5,85–6,46 persen, rasio gini 0,383–0,390, serta laju pertumbuhan ekonomi (LPE) 4,96–5,37 persen.
Berdasarkan paparan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam rapat paripurna, sejumlah indikator tersebut tercapai. Di antaranya TPT berada di angka 6,66 persen dan LPE mencapai 5,85 persen. Sementara itu, rasio gini tercatat di angka 0,397.
Menurut Encep, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program ke depan. Pembahasan LKPJ di tingkat komisi sendiri berlangsung selama tiga hari, dengan melibatkan dialog lintas sektor dan berbagai daerah.
Pendalaman dilakukan mulai dari Purwakarta hingga Bekasi, dengan fokus pada capaian program lintas sektor strategis. Sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, sosial, kebencanaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta tenaga kerja dan kesehatan.