HOLOPIS.COM, JAKARTA – Lonjakan sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, memaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah darurat. Penumpukan yang mencapai ribuan ton ini terjadi akibat terganggunya distribusi sampah selama hampir tiga pekan pascalongsor di TPST Bantargebang.
Sebagai respons cepat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengerahkan puluhan armada truk secara bertahap untuk mengurai krisis yang terjadi di salah satu pusat distribusi pangan terbesar ibu kota tersebut.
– Advertisement –
Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan pengerahan armada dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia jasa resmi guna mempercepat proses pengangkutan.
“Pada tahap awal, 20 truk telah mulai beroperasi sementara sisanya akan ditambahkan bertahap,” kata Asep dalam keterangannya di Jakarta dikutip pada Jumat, (3/4/2026).
– Advertisement –
Penumpukan sampah di lokasi diperkirakan mencapai sekitar 5.000 ton. Kondisi ini dipicu oleh terhambatnya pengangkutan sampah selama 18 hari setelah insiden longsor di TPST Bantargebang, yang menjadi titik akhir pengolahan sampah Jakarta.
DLH DKI menargetkan penanganan bisa diselesaikan dalam waktu relatif singkat dengan tambahan armada tersebut.
“Penambahan armada ini diharapkan dapat mempercepat pengangkutan. Kami menargetkan penanganan dapat tuntas dalam enam sampai 10 hari ke depan,” jelas Asep.
Untuk menghindari masalah baru, Pemprov DKI juga menerapkan sistem pengaturan antrean truk di TPST Bantargebang. Seluruh armada diintegrasikan dalam sistem pembagian sif pembuangan agar proses tetap tertib dan tak menimbulkan kemacetan di area pembuangan.
Tak hanya fokus pada penanganan darurat, Pemprov DKI uga mulai menyiapkan langkah jangka menengah. Salah satunya dengan mengkaji penyesuaian tarif retribusi pengolahan sampah yang ditargetkan rampung dalam dua pekan ke depan. Hal itu termasuk kemungkinan penurunan atau pemberian insentif.
Di sisi lain, penguatan pengelolaan sampah dari sumber juga menjadi perhatian serius. Perumda Pasar Jaya didorong untuk mengelola sampah secara mandiri. Hal itu mengingat timbulan sampah pasar mencapai sekitar 500 ton per hari dan didominasi oleh sampah organik.
Berbagai skema tengah dijajaki, mulai dari kerja sama dengan pihak ketiga, investasi teknologi pengolahan, hingga uji coba sistem berbasis teknologi bersama Danantara.
Asep menyampaikan penanganan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, melainkan membutuhkan peran aktif semua pihak, terutama pengelola kawasan.
Dia bilang penanganan sampah tak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pengelola kawasan, termasuk pasar, untuk menjalankan pemilahan sampah secara konsisten.
“Ini penting agar fasilitas pengolahan seperti RDF dan ITF/PSEL dapat bekerja lebih optimal ke depan,” kata Asep.
– Advertisement –