HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat ketahanan petani kecil dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Kolaborasi ini difokuskan pada perluasan akses pembiayaan sekaligus mendorong praktik pertanian yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
– Advertisement –
Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran program bersama di Jakarta, Kamis (9/4), yang menargetkan peningkatan kapasitas petani serta penguatan sistem pangan nasional di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata.
Pemerintah menegaskan penguatan akses pembiayaan dan adopsi pertanian cerdas iklim menjadi kunci menjaga produktivitas sekaligus melindungi petani dari risiko gagal panen.
– Advertisement –
“Tujuan program ini sejalan dengan prioritas nasional, khususnya dalam mendorong transformasi sistem pangan dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo melalui keterangan pers yang diterima oleh Holopis.com, Kamis (9/4).
Petani kecil selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan nasional, namun berada di garis depan dampak perubahan iklim.
Cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, hingga meningkatnya serangan hama membuat sektor ini semakin rentan. Kondisi tersebut tak hanya mengancam pendapatan petani, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan.
Melalui program ini, sekitar 15.000 petani di Jawa Timur dan Lampung akan mendapatkan pelatihan untuk menerapkan praktik pertanian cerdas iklim, termasuk budidaya padi hemat air yang dinilai lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan cuaca.
Upaya ini juga diperkuat dengan skema pembiayaan inovatif, seperti asuransi iklim, obligasi pembangunan berkelanjutan (SDGs Bond), hingga Green Sukuk.
Skema tersebut dirancang agar petani yang menerapkan praktik berkelanjutan dapat lebih mudah mengakses perlindungan finansial dan teknologi pertanian modern, seperti irigasi berbasis energi surya.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, mengatakan program ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi untuk sektor pertanian.
“Dari investasi awal sebesar 2 juta dolar AS, kami menargetkan mobilisasi hingga 205 juta dolar AS dari pembiayaan publik dan swasta,” ujarnya.
Program yang akan berlangsung hingga 2027 ini melibatkan sejumlah lembaga PBB, termasuk FAO, IFAD, dan UNDP. Selain memperkuat praktik pertanian, kolaborasi ini juga diharapkan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi petani kecil yang selama ini masih terbatas.
– Advertisement –