JABAR EKSPRES — Pengamat kebijakan publik, Billy Martasandy, menilai langkah yang disiapkan Pemerintah Kota Bandung dalam merespons dampak cuaca ekstrem masih bersifat jangka pendek dan cenderung reaktif.
Ia menekankan bahwa peristiwa dengan 109 titik kerusakan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sistemik, bukan sekadar penanganan darurat.
Menurut Billy, dominasi kejadian pohon tumbang hingga 91 titik menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola ruang terbuka hijau dan manajemen risiko lingkungan.
Baca Juga:Dari Desa Terdampak Bencana ke Mandiri Energi, Program Pertamina Ubah Nasib WargaPuncak Diserbu! Volume Kendaraan Naik 70%, Jalur Puncak-Cianjur Padat Merayap
Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah melakukan audit berkala terhadap kondisi pohon-pohon besar di kawasan padat aktivitas.
“Kalau pohon yang selama ini dianggap kuat bisa tumbang dalam jumlah besar, berarti ada persoalan pada sistem pemantauan dan perawatan. Ini bukan semata soal cuaca, tapi soal kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi risiko yang sebenarnya bisa dipetakan sejak awal,” ujarnya, Minggu (5/4).
Ia juga menyoroti minimnya pendekatan berbasis data dalam mitigasi bencana di tingkat kota.
Menurutnya, hingga kini belum terlihat adanya peta kerentanan yang terintegrasi dan dapat diakses publik sebagai acuan bersama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem.
“Setiap tahun kita menghadapi pola cuaca yang semakin tidak menentu. Tapi respons yang muncul masih berulang, imbauan kewaspadaan tanpa disertai strategi preventif yang konkret dan terukur,” kritik Billy.
Lebih lanjut, ia menilai evaluasi terhadap pohon-pohon besar yang disampaikan pemerintah seharusnya sudah menjadi agenda rutin, bukan langkah yang baru dilakukan setelah kejadian besar terjadi. Selain itu, koordinasi lintas instansi dinilai masih perlu diperkuat agar penanganan tidak terfragmentasi.
Billy juga menyinggung aspek edukasi publik yang dinilai belum optimal. Ia berpendapat bahwa masyarakat seharusnya dilibatkan secara aktif dalam upaya mitigasi, misalnya melalui pelaporan dini kondisi pohon rawan tumbang atau lingkungan yang berisiko.
Baca Juga:Lebaran Jadi Momen Harapan Baru, 452 Warga Binaan Lapas Garut Dapat Remisi, 2 Langsung Bebas!Pemudik Asal Bandung Meninggal Saat Singgah di Rumah Makan Sumedang
“Selama ini masyarakat hanya dijadikan objek imbauan, bukan subjek dalam sistem mitigasi. Padahal partisipasi warga sangat krusial dalam membangun ketahanan kota,” tambahnya.
Sebagai rekomendasi, Billy mendorong Pemkot Bandung untuk segera menyusun kebijakan mitigasi berbasis risiko yang komprehensif, termasuk digitalisasi data lingkungan, pemangkasan pohon secara berkala dengan standar yang jelas, serta integrasi sistem peringatan dini cuaca ekstrem hingga tingkat kelurahan.