JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan tidak ada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi PPPK di tengah isu pembatasan belanja pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat, Rega Wiguna, menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana pengurangan pegawai, baik ASN maupun PPPK, di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
“Belum ada kebijakan PHK. Untuk pengangkatan maupun pemberhentian ASN dan PPPK, kami tetap mengacu pada ketentuan pemerintah pusat,” ujar Rega, Rabu (1/4/2026).
Baca Juga:Isu PHK PPPK Menguat, Bupati Bandung: Saya akan Pertahankan dan Perjuangkan!Isu Pemecatan PPPK Ramai, Pemprov Jabar Pastikan 23 Ribu PPPK Aman dari PHK Meski Ada Efisiensi
Ia menjelaskan, pemberhentian PPPK hanya dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku, seperti berakhirnya masa kontrak kerja, perampingan organisasi, atau pelanggaran disiplin.
Menurutnya, kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen memang menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, hal tersebut tidak serta-merta berdampak langsung pada pengurangan jumlah PPPK.
“Penyesuaian dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dan kondisi fiskal daerah,” katanya.
Rega menambahkan, saat ini pembahasan terkait komposisi belanja pegawai masih dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama sejumlah perangkat daerah, termasuk BKAD dan Bappelitbangda.
“Untuk belanja pegawai dibahas oleh TAPD bersama BKAD dan Bappelitbangda. Kami di BKPSDM fokus pada aspek kepegawaiannya,” jelasnya.
Ia pun optimistis hasil pembahasan tersebut tidak akan berujung pada kebijakan PHK.
“Masih dalam pembahasan dengan TAPD dan pimpinan daerah. Insyaallah aman,” tegasnya.
Baca Juga:Pinjaman dengan Bunga 6 Persen, Kopdes Jadi Senjata Lawan RentenirPeluang Investasi, Forum Bisnis Indonesia-Jepang Hasilkan Komitmen USD 22,6 Miliar
Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran para PPPK yang sempat cemas akibat isu yang berkembang. Pemkab Bandung Barat juga, kata Rega berkomitmen menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.
Rega mengimbau para pegawai tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan tetap fokus menjalankan tugas.
“Kami berharap pegawai tetap bekerja optimal dan tidak terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya,” pungkasnya. (Wit)