JABAR EKSPRES – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dalam rapat yang digelar di Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa, 31 Maret 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Pembahasan dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir untuk memaparkan capaian program serta realisasi anggaran, di antaranya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Tingkatkan Kualitas Layanan, RSUD Welas Asih Resmikan Klinik Kesehatan Tradisional dan Perluas InfrastrukturPinjam Rp30 Juta di KUR BRI 2026, Cicilannya Ternyata Segini per Bulan
Selanjutnya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Kemudian Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Barat.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD menyoroti berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi daerah.
Sejumlah anggota dewan meminta agar pemerintah provinsi lebih fokus pada pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pelosok yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih.
Selain itu, isu efektivitas penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama, di mana DPRD menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program yang dijalankan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa sebagian besar program prioritas telah berjalan sesuai target, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan.
Mereka juga menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti masukan dan rekomendasi dari DPRD.
Baca Juga:7 Rekomendasi Motor Bebek Rasa Trail Kuat di Jalan Rusak dan Kerja Lapangan5 Motor Bebek Terbaik untuk Touring Jarak Jauh, Nyaman dan Irit di Perjalanan Saat Mudik 2026!
Pembahasan LKPJ ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD.
Hasil akhir pembahasan nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan tahun berikutnya.
Dengan berlangsungnya pembahasan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Jawa Barat.* (ysp)