HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung bergerak cepat merespons gempa magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut).
Tanpa menunggu penetapan status darurat dari pemerintah daerah, bantuan logistik dan dukungan anggaran langsung disiapkan untuk masyarakat terdampak bencana gempa yang terjadi pada Kamis (2/4/2026) pagi.
– Advertisement –
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa keselamatan dan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama dalam fase awal penanganan bencana.
“Walaupun belum ada yang menyatakan status kedaruratan, tetap kami datang. Yang pertama akan kita bawa adalah logistik dasar masyarakat terdampak. Belum ada laporan pengungsi tapi permakanan itu jelas kita bawa,” ujarnya seusai rapat koordinasi di Gedung BNPB Jakarta, dikutip Holopis.com, Kamis (2/4/2026).
– Advertisement –
Langkah ini menandai perubahan pendekatan penanganan bencana yang lebih responsif, di mana pemerintah pusat tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dalam memastikan bantuan tiba tepat waktu.
Selain kebutuhan pangan, BNPB juga telah menyiapkan berbagai skenario bantuan lanjutan, termasuk pembangunan shelter sementara jika jumlah pengungsi meningkat. Bantuan lain seperti pakaian dan air bersih juga masuk dalam daftar prioritas distribusi.
Tak hanya bantuan fisik, BNPB turut menggelontorkan anggaran siap pakai guna mempercepat proses tanggap darurat di lapangan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal yang kerap dihadapi pemerintah daerah saat menghadapi bencana besar.
“Tentu saja juga kita bawa anggaran supaya apabila di lapangan ada hal yang harus segera kita bantu bisa segera dilakukan,” kata Suharyanto.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara fleksibel, menggabungkan pendekatan dari bawah (bottom-up) dan intervensi langsung dari pusat (top-down). Hal ini bertujuan agar penanganan tidak terhambat oleh lambatnya proses administrasi atau pendataan di daerah.
“Kita lihat dari masyarakat itu meminta dari kepala daerah, memang dia tidak punya fiskalnya sedikit, minta jenis apa? Apakah permakanan, apakah peralatan, apakah anggaran? Itu semuanya disesuaikan dengan permintaan dari bawah,” katanya.
Namun demikian, BNPB juga membuka ruang untuk mengambil langkah langsung di lapangan jika diperlukan, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat.
“Tetapi bisa juga secara top-down, kita sendiri langsung menentukan. Karena tadi itu, mungkin daerahnya agak kurang cepat misalnya untuk mendata, ya kita turun langsung supaya jangan terlambat,” ujarnya.
– Advertisement –