JABAR EKSPRES – Indonesia sedang dihadapkan dengan krisis bahan bakar minyak (BBM), dampak dari ketidakpastian harga minyak dunia. Bahkan, pemerintah pusat tengah menyoroti terkait kebijakan work form home (WFH) sekali sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia, Indonesia juga berupaya melakukan penghematan konsumsi BBM. Sedangkan sejumlah pemerintah daerah turut menerapkan aturan lain, mulai dari bersepeda hingga pembatasan pembelian BBM.
Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, langkah pemerinah dalam hal ini dinilai tidak memecahkan masalah.
Baca Juga:Puncak Diserbu! Volume Kendaraan Naik 70%, Jalur Puncak-Cianjur Padat MerayapLebaran Jadi Momen Harapan Baru, 452 Warga Binaan Lapas Garut Dapat Remisi, 2 Langsung Bebas!
“Pembatasan BBM karena kita masih ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, sedangkan transportasi umum justru diabaikan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Selasa (31/3).
Menurut Djoko, dari kebiasaan menggunakan kendaraan umum hingga ketergantungan, membangun budaya yang abai terhadap transportasi publik dapat menimbulkan dampak serius.
“Di antaranya, berpotensi melonjak angka putus sekolah. Bagi siswa di pelosok, angkutan umum bukan sekadar tumpangan, melainkan urat nadi pendidikan,” bebernya.
Djoko menerangkan, hal tersebut disebabkan oleh peran vital angkutan umum sebagai instrumen mobilitas utama siswa.
Tanpa kehadiran angkutan umum, kepemilikan sepeda motor seolah menjadi syarat wajib untuk bersekolah.
“Sayangnya, bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, membeli sepeda motor atau sekadar mengisi bensin harian adalah beban yang berat,” terang Djoko.
“Ketika biaya ojek pangkalan maupun daring (online) tak lagi terjangkau, pilihan pahit pun diambil, anak terpaksa berhenti sekolah,” lanjutnya.
Baca Juga:Pemudik Asal Bandung Meninggal Saat Singgah di Rumah Makan SumedangH+2 Lebaran, Jalur Puncak Bogor–Cianjur Terapkan One Way Akibat Lonjakan Kendaraan
Kemudian ujar Djoko, selain berpotensi menimbulkan lonjakan anak putus sekolah, budaya abai terhadap transportasi publik juga dapat melumpuhkan denyut ekonomi lokal, khususnya di pasar-pasar tradisional.
“Selama ini, banyak pedagang kecil dan ibu rumah tangga di desa menggantungkan mobilitas barang dagangan mereka pada angkutan pedesaan (angkudes),” ujarnya.
Djoko menjelaskan, tanpa armada tersebut, mereka terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk menyewa kendaraan pribadi yang mahal, yang pada akhirnya menggerus margin keuntungan yang tak seberapa.
Kondisi ini diperparah dengan terputusnya akses warga desa menuju pusat kecamatan.
“Kemudian, rasa enggan untuk bepergian akhirnya membuat perputaran uang di daerah tersebut melambat secara signifikan,” pungkas Djoko. (Bas)