JABAR EKSPRES – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Brigade Mahasiswa Bogor (BMB) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (2/4/2026), mempersoalkan program Posyandu Digital senilai Rp20 miliar yang dinilai tidak tepat sasaran. Program itu dianggap tidak relevan dengan kondisi lapangan.
“Saya mempertanyakan urgensi dan relevansinya di tengah berbagai persoalan mendasar masyarakat desa, seperti rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar, minimnya fasilitas posyandu konvensional, dan keterbatasan kapasitas kader di lapangan,” ujar Yuri kepada awak media.
Aksi mahasiswa sempat memanas ketika demonstran memaksa masuk ke dalam area DPRD dan membakar ban di gerbang untuk menarik perhatian pihak terkait.
Baca Juga:Perkuat Ketahanan Pangan Jelang Lebaran, BULOG Bandung Salurkan Bantuan Beras dan Minyak GorengDirikan Klub Satelit di Bandung, PB Jaya Raya siap Hadirkan Atlet Berpotensi untuk Bulu Tangkis
Yuri menegaskan, digitalisasi posyandu terkesan dipaksakan tanpa kebutuhan riil yang terukur secara komprehensif.
“Jika dugaan ini benar, hal ini tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, tapi juga berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran serta konflik kepentingan yang merugikan masyarakat luas,” tambahnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor mengalihkan anggaran ke program yang berdampak langsung, seperti penanganan stunting, peningkatan sarana posyandu, dan penguatan kapasitas kader.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir, menyatakan bahwa Posyandu Digital masih dalam tahap perencanaan
“Posyandu Digital sampai saat ini masih perencanaan. Yang dimaksud digital itu alat-alatnya digital karena di kampung-kampung saat ini butuh alat pemeriksaan,” jelasnya.
Soal anggaran Rp20 miliar yang disebut mahasiswa, Sogir mengaku datanya tidak valid.
“Ini data dari mana Rp20 miliar anggarannya, nanti kita bakal cek lagi kelanjutannya,” pungkasnya.