JABAR EKSPRES – Pengamat pemerintahan Universitas Muhammadiyah, Achmad Muhtar melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menangani dua persoalan publik yang hingga kini belum tuntas, yakni kondisi Kebun Binatang Bandung dan kawasan Teras Cihampelas.
Menurut Achmad, kedua permasalahan tersebut sejatinya dapat diselesaikan di tingkat kota tanpa harus berulang kali melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menilai adanya ketergantungan ini justru mencerminkan lemahnya kapasitas tata kelola dan pengambilan keputusan di level Pemkot.
Baca Juga:Dari Desa Terdampak Bencana ke Mandiri Energi, Program Pertamina Ubah Nasib WargaPuncak Diserbu! Volume Kendaraan Naik 70%, Jalur Puncak-Cianjur Padat Merayap
“Kebun Binatang Bandung sudah lama menjadi sorotan, baik dari sisi kesejahteraan satwa maupun pengelolaan lahan. Ini bukan isu baru. Seharusnya Pemkot punya langkah strategis yang jelas tanpa harus menunggu intervensi dari provinsi,” ujar Achmad kepada Jabarekspres, Jumat (3/4).
Ia menambahkan bahwa polemik pengelolaan lahan, konflik kepentingan, hingga aspek konservasi di Kebun Binatang Bandung membutuhkan ketegasan regulasi dan koordinasi lintas pihak yang sebenarnya bisa dipimpin langsung oleh Pemkot.
Sementara itu, kondisi Teras Cihampelas yang sempat digadang-gadang sebagai ikon wisata dan ruang publik modern kini dinilai terbengkalai. Minimnya aktivitas, kurangnya perawatan, hingga penurunan minat pengunjung menjadi indikator gagalnya pengelolaan berkelanjutan.
“Kasus Teras Cihampelas menunjukkan perencanaan yang tidak matang. Proyeknya ambisius, tapi tidak diikuti dengan strategi pemanfaatan jangka panjang. Lagi-lagi, Pemkot terlihat tidak mampu menyelesaikan sendiri dan akhirnya berharap pada Pemprov,” katanya.
Achmad menilai pola seperti ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ketika setiap persoalan strategis harus ditarik ke level provinsi, maka otonomi daerah menjadi tidak berjalan optimal.
Ia mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk lebih proaktif, memperkuat kapasitas internal, serta berani mengambil keputusan berbasis kepentingan publik.
“Pemprov seharusnya menjadi fasilitator atau penguat, bukan aktor utama dalam menyelesaikan masalah kota. Kalau terus seperti ini, publik akan mempertanyakan fungsi dan efektivitas Pemkot Bandung itu sendiri,” tegasnya. (dam)